MAKASSAR CITY

Diharap Keluar Dari Kemelut Sosial

Penanganan PMKS Butuh sarana dan Prasarana

Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) membutuhkan sarana dan prasarana. PMKS butuh rumah pembinaan agar dapat keluar dari kemelut sosial.

“Pemkot Makassar belum memiliki satu pun rumah penampungan untuk penanganan persoalan sosial,” ungkap Mukhtar Tahir, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Makassar, Selasa (26/7/2016).

Menurut Mukhtar, rumah tampung memiliki peran penting sebagai solusi masalah sosial. PMKS harus mendapatkan pendampingan. Pendampingan akan maksimal jika dilakukan di rumah tampung. Dinsos Makassar membawa Tenaga Kerja Sosial Kecamatan (TKSK) melakukan kunjungan kerja ke Jakarta dan Bandung selama empat hari (25-29/7/2016).

Jakarta, kata Mukhtar, memiliki rumah tampung mulai dari anak bawah lima tahun (balita) hingga lanjut usia (lansia). Penanganan PMKS akan maksimal dengan rumah tampung. Penanganan dilakukan berjenjang sejak awal hingga PMKS bisa mandiri.

“Masalah sosial ini tidak boleh tanpa pendampingan. Pendampingan dan pembinaan belum terkonsultasi dengan baik. Semua unit kerja harus dapat bersinergi maksimal. Dinsos patroli, razia dapat PMKS, lalu mau diapakan harus ada jawaban yang diberikan. Mereka harus dibina, dibekali sehingga memiliki keahlian. Setelah itu baru diberi bantuan agar dapat mandiri,” katanya.

Persoalan lainnya, yakni lansia. Regulasi yang ada di kota ini belum mengakomidir lansia. Dinsos kadang menjaring lansia dengan usia 70 tahun ke atas.

Namun, pemkot belum memiliki aturan untuk memberikan tanggungan. Lansia tidak membutuhkan bantuan, tetapi membutuhkan jaminan hidup. Pasalnya, mereka tidak dapat bekerja lagi. Karenanya, Dinsos berupaya mengakomir problem tersebut agar dapat diakomodir pada anggaran perubahan 2016 nanti.

Pemkot Makassar memiliki program strategis penanggulangan kemiskinan. Program strategis ini bakal menjadi acuan SKPD dalam mengentaskan kemiskinan selama 5 tahun. Upaya pengentasan kemiskinan dilakukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK).

Sebelumnya, Kepala Bappeda Makassar, Syahrir Sappaile mengatakan, pihaknya sebagai fasilitator dalam TKPK tengah merampungkan perumusan program strategis penanggulangan kemiskinan
“Dokumen sebagai pedoman SKPD dalam penanggulan kemiskinan ini dalam tahap finalisasi,” katanya.

Dia menuturkan, program strategis ini bakal dilaksanakan sebanyak 11 SKPD. Ke-11 SKPD ini bakal memberikan stimulan kepada masyarakat agar lebih mandiri. Kebijakan dan program percepatan penanggulangan kemiskinan, melalui Peraturan Presiden no 15 tahun 2010 tentang percepatan penanggulangan kemiskinan yang merupakan penyempurnan dari Peraturan Presiden no 13 tahun 2009 tentang koordinasi penanggulangan kemiskinan.

Sesuai degan Perpres no 15 tahun 2010 ini, diamanatkan pembentukan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) di tingkat pusat yang keanggotaannya terdiri dari unsur pemerintah, masyarakat dan pemangku lainnya. Sedangkan di provinsi dan kabupaten/kota dibentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK). (rul/ris)

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!