MAKASSAR CITY

Realisasi PBB Makassar Minus Rp123 M

SOSIALISASI. Sekretaris Dispenda Makassar, A Badi Sommeng saat sosialisasi Pajak Bumi Bangunan (PBB) di salah satu kantor camat baru-baru ini.

SOSIALISASI. Sekretaris Dispenda Makassar, A Badi Sommeng saat sosialisasi Pajak Bumi Bangunan (PBB) di salah satu kantor camat baru-baru ini.

MAKASSAR,UPEKS.co.id — 30 September 2016 merupakan batas waktu pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kota Makassar baru merealisasikan PBB Rp21 miliar per 14 Juli 2016.

Capaian itu masih kurang Rp123 miliar dari target Rp144 miliar tahun ini.Sekretaris Dispenda Makassar, A Badi Sommeng mengatakan, pihaknya berupaya mengejar kekurangan PBB tahun ini.

Pihaknya pun gencar melakukan sosialisasi dan koordinasi untuk mengejar target PBB tahun ini. Dispenda Makassar turun berkoordinasi ke semua kecamatan di Kota Makassar.

“Kita berkoordinasi agar target PBB tahun ini dapat direalisasikan,” kata Badi. Badi menuturkan, Kota Makassar memiliki beberapa pajak primadona.

Pajak itu memiliki kontribusi yang besar untuk pembangunan Kota Makassar. Pajak itu, seperti pajak restoren, hotel, Biaya Perolehan Hak Atas Tanah Bangunan (BPHTB), pajak penerangan jalan dan PBB.

Khusus PBB, katanya, memberikan sumbangsih besar terhadap pembangunan Kota Daeng. 2015 lalu, pemkot menargetkan PBB Rp122 miliar dan Dispenda Makassar membukukan sekira Rp130 miliar alias over target.

Dia berharap, PBB kembali melebihi target pada tahun ini. Karena itu, pihak terkait mulai kecamatan, kelurahan dan RT/RW mampu berperan aktif untuk merealisasikan target PBB. Lanjutnya, kewajiban pajak sesuai UU 28/2009 tentang pajak dan retribusi daerah. Lalu, aturan diperkuat dengan Perda No 3/2010 tentang pajak Kota Makassar.

“Kita tetap optimis kembali mencapai target PBB tahun ini,” katanya.Sedangkan total realisasi 11 jenis pajak yang dikelola Dispenda memang masih minim.

Kepala Dispenda Makassar, Irwan Adnan membenarkan kondisi tersebut. Kendati demikian, pihaknya bakal melakukan berbagai upaya untuk peningkatan pemasukan.

Dispenda akan melakukan penekanan kepada wajib pajak. Sehingga mampu meminimalisir wajib pajak yang sering lalai dari kewajiban. Dispenda Makassar juga tengah menyiapkan teguran-teguran terhadap wajib pajak.

“Kita presure kalau tidak mau bayar diserahkan ke aturan yang lebih tinggi bisa sampai sita. Upaya lain termasuk pemasangan stiker terhadap wajib pajak yang bandel dan sering lari-lari,” katanya.

Lalu, Dispenda juga tengah menggenjot pemasangan pajak online. Sebanyak 237 objek pajak sudah terpasang pajak online dari upaya tahap awal untuk 250 objek pajak.

Menurutnya, PAD ini memiliki terkendala dengan kurang tenaga operasional Dispenda untuk melakukan pendataan dan penagihan di lapangan.

Tenaga Dispenda hanya berkisar 238 orang. Idealnya, tenaga harus berjumlah minimal 500 orang.Meski demikian, Irwan tetap optimis mampu mencapai target PAD dengan waktu yang tersisa. (rul/ris)

To Top