SULBAR - SULTRA

KPK Sikapi Laporan LIDER

1.8 foto kolaka herman

Terkait Tambang PT WIL

KOLAKA, UPEKS.co.id — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyikapi surat Direktur Lingkar Demokrasi Rakyat (LIDER) Sultra, terkait penambangan illegal yang dilakukan PT Waja Inti Lestari (WIL) yang diduga menjual barang bukti Ore dari hasil kejahatan pertambangan.

“Laporan kami ke KPK sudah ada balasannya dari KPK terkait aktivitas PT WIL di Desa Muara Lapaopao Kec Wolo. Surat balasan KPK diterima do Skretariat LIDER baru-baru ini,” kata Ketua LIDER Sultra, Herman Syahruddin kepada Upeks, kemarin.

Saat memberi keterangan, Herman didampingi Supriadi, Ketua LSM Koreksi, Kamaruddin L, Ketua Bongkar, Nasruddin Foker, ketua Yayasan Pengembangan Pelayan Publik (Yapplik), Rusbidin Goni, Ketua P3MTS, Wandy Syaputra, Ketua Forum Pemerhati Masyarakat Lokal dan Amir K, Sekretaris Lepkan.

Herman mengungkapkan, surat balasan KPK dikirim 25 Juli 2016 dan ditandatangani Deputi Bidang Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat, Ranu Mihardja atas nama pimpinan KPK. Dikatakannya, dalam surat bernomor: R.3205/40-43/07/2016, sifat segera, dengan perihal tanggapan atas informasi masyarakat yang ditujukan pada Direktur LIDER Sultra. Dokumen itu menanggapi surat laporan Direktur LIDER 15 Juni 2016 kepada KPK yang diterima 24 Juni 2016.

Laporan LIDER telah disampaikan kepada deputi bidang pencegahan dan penindakan sebagai bahan kajian. Surat itu ditembuskan kepada pimpinan KPK. “Surat saudara telah kami sampaikan ke deputi bidang pencegahan sebagai bahan kajian,” kata Ranu Mihardja dalam suratnya bernomor: R.3205/40-43/07/2016. Menanggapi surat KPK itu, Herman dan rekan-rekannya bersyukur karena KPK membuktikan niat baiknya untuk menjerat setiap kejahatan pertambangan yang diduga merugikan perekonomian negara.

Itu sesuai janji ketua KPK, Agus Raharjo yang akan menindak tegas perusahaan pertambangan illegal dan izin bertambangan yang ilegal. “Ketua KPK Agus Raharjo saat kegiatan di Balipapan April 2016 lalu, mengultimatum perusahaan tambang yang bermasalah hingga tanggal 15 Mei 2016.

Jika masih ada hingga deadline yang dijanjikan, Ketua KPK, akan membawa proses perizinan yang bermasalah ke ranah hukum. Itulah yang mendorong sehingga kami melayangkan surat laporan mengenai penambangan ilegal dan penjualan Ore yang diduga keras merupakan barang bukti milik negara dan ada respon KPK, ungkap Herman. (pil/arf).

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!