PILKADA

Anggaran Jadi Ukuraan Kesiapan Pilkada

anggaran KPU

PEMILIHAN Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pilkada) adalah agenda rutin setiap lima tahun sekali, sebagai cara demokratis dalam pergantian kepemimpinan. Ukuran kesiapan daerah yang akan melaksanakan pilkada adalah anggaran, personil, dan logistik dalam menunjang pilkada.

Pencairan anggaran bermacam-macam, ada yang langsung dan ada juga yang bertahap. Untuk pencairan bertahap, Komisi Pemilihan Umum (KPU) harus bisa mengukur kapan anggaran akan habis. Satu bulan sebelum anggaran habis, KPU harus bersurat ke Pemerintah Daerah (Pemda) untuk pencairan anggaran tahap selanjutnya, sehingga tahapan tidak terkendala soal anggaran.

Komisioner KPU RI Arief Budiman seperti dikutip dari kpu.go.id, mengingatkan, dunia akan melihat pemilihan di Indonesia. Jadi jangan sampai mempertaruhkan ego dan kepentingan sesaat.“UU Pilkada sekarang juga telah membolehkan alat peraga kampanye dibiayai oleh paslon, apabila KPU tidak mampu untuk membiayai keseluruhannya.

Meski begitu, pembuatan dan pemasangan tidak boleh semaunya, KPU harus menjamin pemilihan ini setara, sehingga seluruh paslon mendapatkan kesempatan yang sama dalam alat peraga kampanye. KPU yang menyelenggarakan pilkada bisa membuat keputusan, berapa titik yang mampu dibiayai KPU, dan berapa titik yang dibiayai paslon,” tegas Arief.

Mengenai debat publik dan iklan kampanye, Arief juga menyampaikan bahwa KPU mengadakan debat publik sesuai dengan kemampuan anggaran KPU dan minimal tiga kali debat. Apabila ada paslon yang tidak mau ikut dalam debat, maka sanksinya iklan kampanye yang bersangkutan dihentikan. KPU ingin melindungi hak pemilih untuk bisa mengetahui kelayakan calon yang akan mereka pilih. (mah)

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!