Balaikota Minus Satpol PP – UPEKS
MAKASSAR CITY

Balaikota Minus Satpol PP

MINUS SATPOL. Tampak pos di Balaikota minus Satpol PP pasca bentrok antara polisi dan Satpol. Gambar lain, ruangan Satpol juga tidak ada pegawai, Senin (8/8) kemarin.

MINUS SATPOL. Tampak pos di Balaikota minus Satpol PP pasca bentrok antara polisi dan Satpol. Gambar lain, ruangan Satpol juga tidak ada pegawai, Senin (8/8) kemarin.

Pasca Bentrok dengan Polisi

MAKASSAR,UPEKS.co.id — Penyelenggaraan pemerintahan di kantor Balaikota Makassar berjalan normal sehari usai bentrokan antara oknum polisi dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Makassar, Minggu (7/8/2016) dini hari.

Pegawai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan unit kerja yang berkantor di Balaikota melaksanakan tugas dan fungsinya seperti biasa. Sesuai pantauan, rata-rata pegawai sibuk dengan urusan masing-masing. Mereka tidak terpengaruh dengan insiden yang baru saja terjadi.

“Kehadiran pegawai normal, hanya minus pegawai Satpol, kan memang diinstruksikan untuk libur sementara waktu,” singkat Basri Rakhman, Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Makassar, Senin (8/8/2016). Aktivitas pegawai di kantor Satpol PP memang terlihat lengang.

Tidak ada pegawai Satpol yang mondar-mandir seperti sediakala. Walikota Makassar, Moh Ramdhan Pomanto menginstruksikan pegawai Satpol PP agar tidak mengenakan Pakaian Dinas Harian (PDH). Upaya ini untuk menghindari gesekan susulan.

“Arahan ini sampai kondisi betul-betul kondusif,” kata Danny, sapaan Ramdhan. Bahkan, Kasatpol PP Makassar, Iman Hub menginstruksikan anggotanya agar libur. Iman mengaku, libur berlangsung hingga batas waktu yang belum ditentukan. Dia menunggu hingga kondisi membaik.

Kemendagri menurunkan Direktur Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat, Ir Asadullah, Kepala Sub Direktorat (Kasubdit) Perlindungan Hak-Hak Sipil dan HAM Kemendagri, Basuki Harjana dan Kepala Seksi Administrasi Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPPNS) Kemendagri Bimo Aryo Tedjo.

Pejabat Kemendagri ini turun untuk menghimpun informasi, data, dan fakta terkait bentrokan. Utusan Kemendagri ini menggelar pertemuan tertutup di ruang Dirut PDAM kota Makassar dengan walikota. Asadullah mengatakan pihaknya hadir di Makassar untuk mengumpulkan informasi, data dan fakta.

Menurutnya, dia ditugaskan untuk menyelesaikan permasalahan ini. Tetapi, pihaknya terlebih dahulu melakukan pengumpulan informasi. Informasi ini akan dilaporkan langsung ke Mendagri. Dan Mendagri akan menentukan keputusannya. Dia menegaskan, siapa pun oknum yang bersalah akan mendapat sanksi tegas. “Kami masih mengumpulkan informasi,” kata Asadullah usai pertemuan. (rul/ris)

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!