Proyek KA Tak Terhambat – UPEKS
UTAMA

Proyek KA Tak Terhambat

syl

MAKASSAR,UPEKS.co.id — Meski belum diketahui pasti sektor mana saja yang terkena dampak pemangkasan anggaran, namun Pemprov Sulsel bisa memastikan proyek KA Trans Sulawesi tidak akan terhambat kebijakan tersebut.

Gubernur Sulsel, Syahrul Yasin Limpo, secara tegas memastikan, pemangkasan anggaran tidak akan mengganggu jalannya proyek KA. Saat ini, ia bersama Sekprov Sulsel, Abdul Latif sedang menyusun program untuk penyesuaian. “Pemotongan anggaran sudah pasti, dan kita harus siap. Sekarang kita susun, yang mana mendesak dan mana bisa ditunda,” ujar Syahrul, di Kantor Gubernur Sulsel, Selasa (9/8/16). Syahrul mencontohkan, proyek KA misalnya.

Pemasangan rel butuh anggaran besar dan waktu yang panjang. Hingga akhir tahun, fokusnya memang hanya penyelesaian beberapa jembatan, pembebasan lahan serta pembangunan terowongan. “Tidak apa-apa agak lama. Ini kan multiyears. Pembuatan relnya kita bisa tunda, tapi jembatannya tidak boleh,” katanya.

Sebab itu, Syahrul meminta, semua pihak tidak bereaksi terlalu cepat menanggapi pemangkasan anggaran. Apalagi, yang dipangkas merupakan program-program yang tidak produktif, tidak efektif, dan bersifat pemborosan. Pemangkasan anggaran, lanjut Syahrul, merupakan hal yang harus dilakukan.

Tetapi harus dipahami, anggaran pemerintah itu hanya menstimulan 9% hingga 11%. Selebihnya, private sektor, perbankan, investasi, dan lain-lain. “Jika anggaran pemerintah berkurang, kita cari sumber lain. Kita butuhkan sekarang, kelonggaran kebijakan. Kalau misalnya anggaran dipotong dan dilarang lagi cari uang di tempat lain, itu masalah.

Pemerintah pusat sisa asistensi saja, kita bisa carikan uang kereta api dari tempat lain. Kenapa tidak? Tetapi ini kewenangan pusat,” katanya. Terkait keluhan pemerintah daerah soal trase yang sering pindah-pindah, Syahrul menegaskan, hal tersebut tidak boleh terjadi. “Kalau saya sudah tetapkan trase, tidak boleh pindah. Dia berhadapan dengan gubernur. Tidak boleh pindah. Orang di Jakarta tidak lebih tahu dari saya,” tegasnya.

Khusus masalah dampak pemangkasan anggaran pada sektor industri perhotelan, Syahrul meminta agar Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) menyuratinya secara resmi. Pemangkasan anggaran tak serta merta dibarengi dengan kebijakan pemberian insentif sebagaimana yang diminta oleh pihak PHRI. “PHRI surati saya dulu. Jangan bereaksi terlalu cepat. Kita harus tenang. Jangan minta insentif atau semuanya serba turun.

Yang harus dilakukan, agar biaya tidak mahal di hotel. Kita harus tenang hadapi gelombang,” ungkapnya. Sementara itu, Sekprov Sulsel, Abdul Latif mengatakan, hingga saat ini pihaknya belum mengetahui pasti proyek mana saja yang terdampak kebijakan pemangkasan APBN. Kendati begitu, karena pemangkasan sudah bisa dipastikan akan diterapkan, maka pihaknya menyiapkan penyesuaian anggaran yang bisa disusun sedemikian rupa. “Kami belum dapat resminya seperti apa itu pemotongan anggaran. Tetapi kan kita siap dengan berbagai alternatif. Termasuk mengurangi program yang tidak mendesak,” terangnya. (eky/rif)

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!