PILKADA

Musda Golkar Harus Musyawarah Mufakat

RAPIMDA. Dewan Pimpinan Daerah (DPD) I Partai Golkar Sulsel menggelar rapat pimpinan daerah (Rapimda) di salah satu hotel di Makassar, beberapa bulan lalu. Akhir Agustus ini, Golkar Sulsel akan menggelar Musda untuk mencari pengganti Syahrul Yasin Limpo sebagai ketua.

RAPIMDA. Dewan Pimpinan Daerah (DPD) I Partai Golkar Sulsel menggelar rapat pimpinan daerah (Rapimda) di salah satu hotel di Makassar, beberapa bulan lalu. Akhir Agustus ini, Golkar Sulsel akan menggelar Musda untuk mencari pengganti Syahrul Yasin Limpo sebagai ketua.

Hindari Perpecahan Antarkader

MAKASSAR, UPEKS.co.id — Partai Gokar di Sulsel harus tetap mempertahankan sistem musyarawah mufakat di Musyawarah Daerah (Musda) yang tersisa dua pekan lagi. Hal itu untuk menghindari perpecahan antarkader pasca Musda.

“Jalan terbaik dalam setiap event politik di internal partai adalah musyawarah mufakat. Melalui musyawarah mufakat, situasi menjadi aman dan nyaman. Jangan sampai voting,” sebut pengamat politik Universitas Hasanuddin (Unhas), Adisuryadi Culla melalui telepon genggamnya, kemarin.

Culla melihat, kondisi DPD Golkar provinsi maupun kabupaten/kota di Sulsel tetap kompak. “Ini bagus dan harus dipertahankan, musyawarah mufakat tetap harus dipertahankan,” jelasnya. Lebih jauh, Culla menanggapi restu Syahrul Yasin Limpo ke Wakil Ketua DPD I Partai Golkar Sulsel, HM Roem.

Menurutnya, restu tersebut belum lah sebuah penegasan dukungan. Untuk itu, HM Roem diharapkan tidak menanggapi dengan kepercayaan diri yang tinggi. Apalagi, Ichsan Yasin Limpo juga mengklaim memiliki dukungan dari DPD II. “Saya rasa restu Pak Syahrul belum tentu mempengaruhi pemilik suara di DPD II ke Pak Roem.

Musda kan masih tersisa dua pekan lagi,” katanya. Sementara itu, Wakil Ketua Bidang Informasi dan Komunikasi Golkar Sulsel Kadir Halid pun menyatakan, dalam Musyawarah Daerah (Musda) Golkar Sulsel yang digelar akhir bulan ini partainya menganut sistem musyawarah mufakat. Itu dilakukan untuk meminimalisir perpecahan di internal partai dalam pemilihan ketua Golkar Sulsel periode 2016-2021.

“Kalau misalnya tidak bisa musyawarah mufakat. Yah voting, voting itu ada dua, mau voting terbuka atau tertutup. Semuanya bisa dan itu sudah diatur dalam AD/ART,” ujar legislator DPRD Sulsel ini. “Sama halnya pada waktu Musda yang lalu. Dimana pak Ilham Arif Sirajuddin bertarung dengan Pak Syahrul.

Karena disepakati musyawarah mufakat, jadi pak Syahrul yang terpilih,” ungkap adik kandung Ketua Harian Golkar, Nurdin Halid ini. Ia menolak, jika sistem musyawarah mufakat sarat dengan intervensi DPP. “Tidak ada intervensi DPP, semua akan diserahkan ke daerah atau pemilik suara,” tutur Kadir. (mah)

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!