LP3ES Bahas Problematika Ekonomi Indonesia Timur – UPEKS
EDUKASI BUDAYA

LP3ES Bahas Problematika Ekonomi Indonesia Timur

lp3es

MAKASSAR, UPEKS.co.id — Lembaga Penelitian Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES) Jakarta bekerjasama dengan Yayasan Masagena Centar mengelar simposium regional Indonesia Timur di Aula Prof Amiruddin Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin.

Tema yang diusung yakni Mewujudkan Indonesia Sejahtera, Merefleksi Keadilan Sosial Ekonomi dan Kebangsaaan di Indonesia Timur. Kegiatan ini menjadi rangkaian dari peringatan ulang tahun LP3ES yang ke 45 tahun.

Menghadirkan narasumber Dr. ir. Ilyas Asaad. MP., MH. (Staf Ahli Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan), Dr. Teddy Ch. Leasiwal, SE.,M.Si (Pakar ekonomi dan kebangsaan Indonesia Timur), Prof. M. Dawan Rahardjo (Ketua Badan Pengurus LP3ES Jakarta), Drs. Alwy Rachman, Dip. TEFL (Budayawan), Imelda Baransano, M.Si. (Aktivis Perempuan dari Papua), dan Prof. Dr. Achmad Ruslan, SH., MH. Berbicara tentang kawasan Indonesia bagian timur Indonesia, tidak lepas dari kawasan yang kaya akan ragam suku, agama, etnis dan masyarakat adat, yang hidup secara terpisah secara geografis.

Pakar ekonomi dan kebangsaan Indonesia Timur, Dr. Teddy Ch. Leasiwal, SE.,M.Si mengatakan, pertumbuhan ekonomi Indonesia Timur, yaitu dengan melihat ekonomi Maluku serta Papua. Menurutnya, pemerintah Indonesia lebih mengejar aspek pertumbuhan ekonomi, tanpa melihat kesejahteraan rakyat. Dia menuturkan, ekonomi Indonesia hanya berdasarkan asumsi-asumsi, dengan mengasumsikan adanya investasi asing akan menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat, mensejahterahkan masyarakat. Namun fakta yang terjadi tidak demikian.

“Kita sudah dijajah secara tidak langsung,” ujarnya. Pemerintah diharapakan melakukan pemetaan ulang karakteristik sosial masyarakat Indonesia. Karena, sambung Teddy, kebutuhan masyarakat yang satu berbeda dengan kebutuhan masyarakat lainnya. “Indonesia terkenal sebagai Negara yang kaya akan sumber daya alam, terutama di Indonesia bagian Timur. Namun, justru menjadi kawasan dengan tingkat kemiskinan yang paling tinggi, berdasarkan Indeks Pembagunan Manusia (IPM) 2013, Papua menjadi wilayah dengan tingkat kemiskinan tertinggi,” ujarnya.

Sementara itu, Dawan Rahardjo sebagai Ketua Badan Pengurus LP3ES Jakarta, mengusulkan agar pembangunan Indonesia dimulai dari pinggir, daerah-daerah terpencil, dengan mengharuskan rakyat sendiri yang melakukan pengolahan sumber daya alam tersebut. Namun demikian, masalah yang kemudian timbul, masyarat daerah cenderung memiliki etos kerja yang lebih rendah dari masyarakat pendatang. “{Hal inilah yang menyebabkan Otonomi Khusus (Otkus) yang dikeluarkan pemerintah untuk wilayah Papua justru menimbulkan masalah baru, sebagaimana yang disampaikan oleh Imelda Baransono dalam simposium ini,” pungkasnya. (ppl1/mah)

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!