SULBAR - SULTRA

Bupati : Terbukti ”Bermain” Notaris Akan Ditegur

PLAKAT PORWANAS. Ketua PWI Sultra, Armin Arsyad menyerahkan plakat Porwanas PWI kepada Bupati Kolaka, H Ahmad Safei. Hadir mendampingi Kepala Bappeda Kolaka, H Sjamsul Kadar, Kabag Humad H Amry Jamaluddin, Kabag Ortala dan sejumlah pengurus PWI Kolaka. Philips/Upeks.

PLAKAT PORWANAS. Ketua PWI Sultra, Armin Arsyad menyerahkan plakat Porwanas PWI kepada Bupati Kolaka, H Ahmad Safei. Hadir mendampingi Kepala Bappeda Kolaka, H Sjamsul Kadar, Kabag Humad H Amry Jamaluddin, Kabag Ortala dan sejumlah pengurus PWI Kolaka. Philips/Upeks.

KOLAKA, UPEKS.co.id — Menanggapi adanya sejumlah Aparatur Sipil Negara(ASN) rangkap mengerjakan proyek, masalah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Bumi dan Bangunan(PBB), Bupati Kolaka, H Ahmad Sjafei angkat suara.

”BPHTB bisa jadi primadona pemasukan Pendapatan Asli Daerah(PAD). Dengan adanya aturan terkait, dasar pengenaan pajak harga tanah di atas Rp60 juta. Sebelumnya diharapkan dasar pengenaan pajak BPHTB minimal Rp25 juta, sehingga bisa BPHTB benar maksimal bagi pemasukan PAD,” harap bupati.

Meski demikian penjualan Ruko maupun harga tanah yang mencapai ratusan juta hingga miliaran rupiah, tetapi aktenya dibuat tidak sesuai harga tanah yang sebenarnya, dengan adanya permainan dari oknum oknum notaris maupun dari pihak aparat itu sendiri, sehingga hal itu tentunya akan merugikan pemasukan PAD.

“Bila ada bukti bukti yang ditemukan dilapangan terkait manipulasi pembuatan akte jual beli tanah yang tidak sesuai dengan harga yang sebenarnya, kami minta pihak pihak yang memiliki data itu agar diserahkan kepada kami,” pinta bupati.

Selain itu tegas, bupati, bila notaris ditemukan bermain, kami akan tegur notaris bersangkutan termasuk aparat bilamana turut melakukan rekayasa harga tanah, ruko mapun obyek lainnya berkaitan dengan BPHTB.

Begitupun Pajak Bumi dan Bangunan(PBB) juga diharapkan bisa mendongkrak pemasukan bagi daerah, namun sejauh ini harapan itu belum juga maksimal. Untuk itu kata Bupati dalam waktu dekat ini akan melakukan evaluasi terhadap semua masakah PBB.

“Kita berencana akan melakukan evaluasi kepemilikan tanah masyarakat dilapangan yang tidak memiliki PBB,”kata Safei. ”Yang membayar pajak PBB baru sekitar 30%. Perlu evaluasi dan penataan ulang kepemilikan tanah, karena berkaitan dengan pajak PBB,” tegas bupati di ruang kerjanya usai pengurus PWI Kolaka menyerahkan plakat Porwanas. (pil/arf,)

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!
izmir escort ataköy escort izmir escort izmir escort buca escort travesti porno izle ankara escort ankara escort beylikdüzü escort sakarya travesti ankara travestileri lida ankara escort çankaya escort keçiören escort Ankara escort Antalya escort bakırköy escort avcılar escort ankara escort tipobet365 betboo giriş Süperbahis pendik escort radyo dinle Pendik escort