PILKADA

Kemenkum HAM Perkuat Suzanna

 LEGALITAS. Ketua DPP PKPI Sulsel Suzanna Kaharuddin didampingi Wakil Ketua DPP PKPI Sulsel, Muhammad Arkam dan Ketua DPK PKPI Kabupaten Bone, memperlihatkan surat keputusan Kemenkum HAM yang menguatkan kepengurusannya saat ditemui di salah satu rumah makan di bilangan Jalan Pattimura, kemarin. MAHATIR MAHBUB/UPEKS


LEGALITAS. Ketua DPP PKPI Sulsel Suzanna Kaharuddin didampingi Wakil Ketua DPP PKPI Sulsel, Muhammad Arkam dan Ketua DPK PKPI Kabupaten Bone, memperlihatkan surat keputusan Kemenkum HAM yang menguatkan kepengurusannya saat ditemui di salah satu rumah makan di bilangan Jalan Pattimura, kemarin.
MAHATIR MAHBUB/UPEKS

Isran Noor Dipecat, Polemik PKPI Berakhir

MAKASSAR, UPEKS — Surat keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkum HAM) akhirnya menghentikan polemik di internal Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) mulai di tingkat Dewan Pimpinan Nasional (DPN) hingga provinsi dan kabupaten/kota.

Surat keputusan Kemenkum HAM tertanggal 29 Juli 2016 tersebut menjelaskan tentang pemberhentian personalia pengurus DPN PKPI pada jabatan Ketua Umum. Kemudian pengangkatan Pejabat sementara (Pjs). Dalam surat dengan nomor AHU.4.AM.11.01-40 itu, Haris Sudarno secara resmi menjabat sebagai Pjs Ketua Umum DPN PKPI.

Sementara Isran Noor diberhentikan dari jabatannya sebagai Ketua DPN PKPI. Wakil Ketua Dewan Pimpinan Provinsi (DPP) PKPI Sulsel, Muhammad Arkam membenarkan hal tersebut. Dia menegaskan dengan terbitnya surat itu maka secara otomatis menguatkan kepengurusan DPP PKPI Sulsel di bawah kepemimpinan Suzanna Kaharuddin.

“Surat keputusan Kemenkum HAM secara tegas menguatkan kepengurusan DPP PKPI Sulsel di bawah kendali Suzanna Kaharuddin. Untuk itu, tidak boleh lagi ada yang mengaku kepengurusannya sah,” tegas Arkam saat ditemui di salah satu rumah makan di bilangan Jalan Pattimura, Selasa (2/8) kemarin.

Muhammad Arkam menambahkan, setelah keluarnya SK Kemenkum HAM tersebut maka sekarang ini PKPI sudah harus fokus menghadapi event politik kedepan, seperti Pilkada 2017, Pilkada 2018, dan Pemilu 2019. “Termasuk membantu pemerintah dalam merealisasikan program-programnya,” terangnya.

Lebih jauh, Muhammad Arkam mengatakan, berbeda pendapat dalam sebuah organisasi ataupun berpartai biasa terjadi. Meski begitu tetap harus dalam koridor berdasarkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) partai.

“Intinya, kalau Takudaeng Parawansa dan kelompoknya masih ingin bergabung membesarkan partai, kami mempersilahkan asalkan mau ikuti aturan partai. Jangan menjadi duri dalam daging, tentu akan kami amputasi,” tegasnya. Sementara itu, Ketua DPP PKPI Sulsel, Suzanna Kaharuddin mengaku hanya ingin fokus membesarkan PKPI di Sulsel, bukan untuk berpolemik.

“Sejak awal saya sudah katakan, langkah yang dilakukan Takudaeng itu melenceng dari AD/ART partai. Sekarang saya tidak mau lagi berpolemik,” katanya. Suzanna pun menargetkan ada kader PKPI Sulsel bisa duduk di DPR RI pada pemilihan calon legislatif (Pileg) 2019 nanti.

“Setelah bertemu Pak Haris Sudarno di DPN, surat keputusan Kemenkum HAM ini akan saya bawa ke KPU Sulsel,” ujarnya. Terpisah, Wakil Sekretaris Jenderal PKPI kubu Isran Noor, Takuadaeng Parawansa saat coba dihubungi tidak berhasil.

Pesan singkat melalui telepon genggam juga tidak direspon. Sekadar diketahui, dualisme kepengurusan PKPI berdampak di sejumlah daerah, termasuk di Sulsel. PKPI kubu Haris Sudarno di Sulsel di jabat oleh Suzanna Kaharuddin. Sedangkan PKPI kubu Isran dijabat oleh Marzuki Hasan. (mah)

To Top