Pemda Atensi Rakor Konflik Sosial – UPEKS
SULAWESI SELATAN

Pemda Atensi Rakor Konflik Sosial

SIDRAP,UPEKS.co.id — Penanganan konflik sosial diatur dalam UU No.7 tahun 2012 menegaskan, penanganan konflik sosial mulai pencegahan, penghentian dan pemulihan pasca konflik bukan hanya tanggung jawab aparat keamanan semata. Tapi juga tanggung jawab bersama pemerintah dan masyarakat.

Itu dikemukakan Karo Kesra Sulsel, Dra Hj Kurnia saat rapat koordinator penyelesaian konflik Horizontal dan vertikal di kabupaten dan kota. Menurutnya, dalam penanganan konflik lebih mengedepankan penanganan bukan hanya melalui keamanan, namun lebih pada pendekatan yang bersifat terpadu melibatkan berbagai unsur yang dimulai dari tahap pencegahan rehabilitasi dan penanganan rekonsiliasi pasca konflik.

Asisten Pemerintahan dan Kesra Sidrap, Hamka Lokki mengatakan, kondisi sosial politik dihadapkan pada peningkatan eskalasi konflik sosial dan politik ditandai terjadinya benturan berbagai kepentingan. Mengatasi gangguan kamtibmas, tidak hanya bersifat reaktif tapi juga diperlukan proaktif dan sinergi dengan berbagai komponen secara terkordinasi,terarah dan terkendali. Ke depan forum ini diharapkan meyikapi dengan langkah yang lebih responsif dan senantiasa meningkatkan kordinasi melalui forum komunikasi pimpinan daerah, pungkasnya. (mar/arf).

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!