MAKASSAR CITY

Kisruh Laporan Rachman Soeltan Terus Bergulir

MAKASSAR,UPEKS.co.id — Laporan dugaan korupsi di Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar dari Rachman Soeltan terus bergulir di Polda Sulsel. Beberapa pejabat lingkup Pemkot Makassar pun dipanggil untuk memberikan keterangan. Sekira dua pekan lalu, Sekretaris BKD Makassar Basri Rakhman memberikan keterangan di Polda Sulsel.

Basri memberikan keterangan karena Kepala BKD ketika itu sudah meninggal dunia. Basri menerangkan tata cara pelaksanaan lelang jabatan pada 2014 itu. Menurutnya, lelang jabatan yang diselenggaran tersebut tidak dibandingkan dengan model lelang yang diatur dalam UU no 5/2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN).

“Tetapi justru sebaliknya semua pihak harus mengapresiasi walikota yang ingin melakukan rekruitmen secara merit sistem,” kata Basri, Kamis (10/11/2016). Lanjutnya, tidak bijak kita menilai tingkat kesesuain dengan perintah aturan karena sistem terbuka belum diwajibkan, apalagi reguslasi baru memerlukan sosialisasi dalam setahun. Memang, ketika itu semangat keterbukaan dari UU no 5 sudah digaungkan. Apalagi, katanya, Walikota Makassar, Moh Ramdhan Pomanto termasuk lamban melakukan proses reposisi pejabatnya.

Ramdhan melakukan reposisi setelah sembilan bulan menjabat. Biasanya, kepala daerah baru melakukan reposisi pada 1-2 bulan menjabat. Komposisi timsel lelang jabatan pun tidak diragukan kualitasnya. Timsel terdiri dari kalangan akademisi, tokoh masyarakat, LAN, Ombudsman, pers senior dan lainnya. “Memang timsel tidak ada dari kalangan internal karena lelang jabatan dilakukan untuk keseluruhan,” katanya.

Sekretaris Kota (Sekkot) Makassar Ibrahim Saleh lebih dahulu menghadiri panggilan Polda Sulsel. Ibrahim memberikan keterangan sekitar September lalu. Dia menjelaskan prosedur lelang jabatan yang dimulai dengan pengumuman. BKD mengumumkan informasi terhadap semua potensi Aparatur Sipil Negara. “Bikin potensi yang punya hak dan bersyarat ikut lelang jabatan,” katanya. Pemkot juga membentuk tim seleksi (timsel) untuk menguji ASN mulai eselon IV hingga eselon II. Walikota menginginkan lelang jabatan secara keseluruhan meski belum diamanahkan dalam UU no 5/2014 tentang ASN.

Usai pemetaan potensi, pemkot mengeluarkan undangan terhadap peserta lelang jabatan. Dan timsel pun melaksanakan tugasnya untuk mengetes peserta. Lalu, timsel menyodorkan 3 nama peserta terbaik kepada walikota secara rahasia. Dan walikota menetapkan ASN mana yang akan dilantik. Sebelumnya, Walikota Makassar M Ramdhan Pomanto melalui kuasa hukum walikota, Salasa Albert melapor balik Rachman Soeltan dengan dugaan pencemaran nama baik. Ramdhan melapor balik karena menganggap sebagai pencemaran nama baik.

“Kita melapor juga karena dianggap pencemaran nama baik karena kita menang PT TUN,” akunya. Menurut Danny, tuduhan Rachman berupa korupsi dan penyalahgunaan wewenang tidak berdasar. Tidak adanya temuan dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) menjadi alasan Danny. “Tidak ada yang perlu ditakutkan, kita menang di PTUN tingkat banding. Yang melapor juga apa hubungannya, aneh juga. Kita hadapi,” tegas Danny. (rul/ris)

To Top