Kadis Minta Bubarkan Dinas Penataan Ruang – Upeks.co.id
IMG-20170130-WA0037
SMART CITY

Kadis Minta Bubarkan Dinas Penataan Ruang

*Terkait Penerapan PTSP   *Ada SKPD tak Rela

MAKASSAR,UPEKS.co.id — Kepala Dinas Penataan Ruang Makassar, Ahmad Kafrawi meminta untuk bubarkan saja Dinas Penataan Ruang Makassar jika Bawah Kendali Operasi (BKO) tim teknis pada dinas yang dipimpinnya dipindahkan semua ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) untuk penerbitan izin terkait penerapan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).

“Kalau teknisnya (BKO) ke DPM-PTSP, bubar ini Tata Ruang, tutup saja Tata Ruang, makanya tunggu saja petunjuknya pak wali,” kata Ahmad Kafrawi, Rabu (11/1/2017) kemarin. Dia mengaku, staf yang di-BKO-kan atau diperbantukan sudah ada sejak beberapa tahun. Namun, pegawai yang diperbantukan hanya terkait administrasi. Mereka ditempatkan di loket-loket pelayanan. Kepala Dinas Perdagangan Makassar, M Yasir mengaku, dia masih menunggu regulasi yang baru.

Menurutnya, pengurusan izin memang akan berpusat di PTSP. “Ini lah yang kita tunggu, pada prinsipnya kita dukung PTSP, sehingga bisa memotong mata rantai birokrasi dalam rangka percepatan pelayanan ke masyarakat,” singkatnya. Sementara, Kepala DPM-PTSP Makassar, A Bukti Djufrie mengakui, ada SKPD teknis yang masih tidak rela mem-BKO-kan pegawai teknis mereka. SKPD teknis tersebut berkeinginan harus ada rekomendasinya.

“Padahal, tidak ada pengurusan izin di SKPD teknis. Kajian teknis, retribusi dan target dialihkan ke perizinan,” kata Bukti. Aturan tersebut, katanya, sesuai Permendagri No 100/2016 tentang pedoman nomenklatur DPM-PTSP provinsi dan kabupaten/kota. DPM-PTSP, lanjutnya, sudah memiliki struktur perangkatnya. Sisa, Sumber Daya Manusia (SDM) untuk mengisi perangkat tersebut. Walikota Makassar, Moh Ramdhan Pomanto pun sudah memberikan disposisi untuk memenuhi kebutuhan tim teknis DPM-PTSP. “Kita sudah serahkan ke BKD untuk dibuatkan SK,” katanya.

Danny menambahkan, tiga retribusi beralih ke DPM-PTSP pada tahun ini. Retribusi itu berasal dari tiga SKPD teknis, yakni Dinas Perdagangan, Dinas Penataan Ruang dan Dinas Perhubungan. Targetnya sebesar Rp53 miliar. Sebagaimana diketahui, 200 permohonan izin yang diterima Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) hingga memasuki pekan kedua Januari 2017 masih tertahan. Pengurusan izin terhambat karena tidak adanya tim teknis guna melakukan kajian. Bawah Kendali Operasi (BKO) tim teknis masih dalam proses. Sayangnya, SKPD teknis belum sepaham soal BKO tersebut. (rul/ris)

Click to comment
To Top