Bur-Nojeng Tuntut PSU di 116 TPS – Upeks.co.id
PARLEMENTARIA

Bur-Nojeng Tuntut PSU di 116 TPS

 Yusril: Kecurangan Sangat Nyata

JAKARTA,UPEKS.co.id — Sidang perdana gugatan Pilkada Takalar di Mahkamah Konstitusi (MK) digelar, Jumat (17/3) pekan lalu. Sidang perdana ini merupakan sidang pendahuluan dengan agenda pembacaan materi gugatan dari pemohon, yakni pasangan Burhanuddin Baharuddin-Natsir Ibrahim (Bur-Nojeng).

Kuasa hukum pemohon dipimpin langsung oleh pakar hukum Yusril Ihza Mahendra yang juga ketua umum Partai Bulan Bintang (PBB). Yusril didampingi oleh tim hukum dari PDIP, Sirra Prayuna dan belasan pengacara dari Makassar. Yusril menyatakan akan all out memenangkan gugatan ini.

“Kita akan all out. Ada masalah yang sangat nyata di proses Pilkada Takalar. Di persidangan akan kita buktikan siapa yang paling bertanggungjawab atas kecurangan yang terjadi sehingga diperoleh angka angka hasil rekap dari KPUD,” urai Yusril.

Untuk itu, sambung Yusril, kecurangan tersebut secara nyata terpampang dan vulgar.”Kecurangan itu ditimbulkan atas konspirasi yang sangat nyata dari beberapa pihak. Diantaranya adanya pemilih yang bukan warga Takalar ikut mencoblos. Bukti kami sudah miliki,” jelasnya.

Dari bukti-bukti tersebut, Yusril berharap agar dilakukan pemilihan suara ulang (PSU) di 116 TPS dari sembilan kecamatan. Parahnya, lanjut Yusril, kinerja Panwas yang tidak berani mengeluarkan rekomendasi terkait persoalan yang sangat prinsip.

“Di PN Takalar, sudah jatuh vonis kepada warga yang mencoblos ganda di dua TPS. Artinya, ada yang tidak beres di proses pemungutan suara secara menyeluruh,” sebutnya.

Hal senada diungkap Sirra Prayuna. Dia menjelaskan bahwa kliennya sesungguhnya memiliki peluang sangat besar untuk melakukan kecurangan.

“Klien kami berstatus petahana. Kami yang punya peluang untuk main curang. Tapi untuk demokrasi berkualitas, para partai pengusung mewanti wanti untuk menghindari praktik curang. Nyatanya pihak lain yang melakukan,” jelas Sirra.

Sementara itu tim kuasa hukum Syamsari Kitta-Achmad Daeng Se’re (SK-HD), Abdullah mengatakan yang dipermasalahkan pemohon adalah proses dan tahapan Pilkada. Bukan permasalahan selisih hasil suara atau error in objekto.

“Kalau itu dipermaslahkan pihak pemohon, maka proses tahapan penetapan DPT limit waktunya sudah lewat. Kenapa baru dipermasalahkan,” ujarnya.

Hal yang sama diungkapkan tim kuasa hukum SK-HD lainnya, Ahmad Baskam. Menurutnya semua hasil penghitungan suara di 351 TPS tidak ada catatan permasalahan. Buktinya semua Model C2 yang dimiliki sudah ditandatangani oleh seluruh saksi TPS. (jah/mah)

Most Popular

To Top