Modal Inti Rp50 M, BPR Wajib Punya Tiga Komisaris – Upeks.co.id
PERBANKAN FINANCE

Modal Inti Rp50 M, BPR Wajib Punya Tiga Komisaris

MAKASSAR, UPEKS.co.id — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui POJK Nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi BPR, mewajibkan BPR yang memiliki modal inti Rp50 miliar untuk memiliki tiga komisaris.

Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Regional 6 Sulampua Bambang Kiswono menjelaskan pokok-pokok ketentuan dalam POJK tersebut adalah BPR wajib memiliki Dewan Komisaris. Syaratnya, BPR dengan Modal Inti paling sedikit Rp50 Miliar wajib memiliki paling sedikit 3 (tiga) orang anggota Dewan Komisaris dan paling banyak sama dengan jumlah anggota direksi.

Kedua, lanjut dia, BPR yang memiliki Modal Inti kurang dari Rp50 Miliar wajib memiliki paling sedikit 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris dan paling banyak sama dengan jumlah anggota direksi.

“Ini dalam rangka meningkatkan daya saing serta penguatan tata kelola dan proses manajemen risiko pada BPR,” jelasnya.

Selanjutnya, BPR diminta untuk menunjuk Komisaris Independen yang dapat melakukan pengawasan dengan level independensi yang lebih baik, dengan syarat BPR yang memiliki Modal Inti paling sedikit Rp80 Miliar wajib memiliki Komisaris Independen paling sedikit 50% dari jumlah anggota Dewan Komisaris.

“Dalam rangka membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris, BPR dengan Modal Inti Rp80 M wajib membentuk Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko serta Komite Remunerasi dan Nominasi,” kata Bambang.

Lanjut dia, BPR yang memiliki Modal Inti paling sedikit Rp50 Miliar dan kurang dari Rp80 Miliar wajib memiliki paling sedikit 1 (satu) orang Komisaris Independen. Kemudian, BPR wajib menerapkan fungsi Kepatuhan dan fungsi audit intern, dengan syarat BPR dengan Modal Inti paling sedikit Rp50 Miliar wajib membentuk satuan kerja kepatuhan dan satuan kerja Audit Intern yang independen terhadap fungsi operasional.

Syarat kedua, BPR dengan Modal Inti kurang dari Rp50 Miliar wajib menunjuk 1 (satu) orang Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi kepatuhan dan 1 (satu) orang Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern yang independen terhadap operasional BPR.

“Dan pemenuhan struktur organisasi fungsi kepatuhan dan fungsi audit intern paling lambat 1 April 2017. BPR menyampaikan Laporan Penerapan Tata Kelola kepada OJK untuk posisi akhir bulan Desember 2017,” paparnya.

Ketua Perbarindo Sulsel, Dalmasius Panggalo menuturkan daat ini di Sulsel hanya BPR Hasamitra yang mampu memenuhi persyaratan modal inti Rp50 miliar tersebut. Selebihnya BPR masih berjuang untuk meningkatkan tingkat likuiditasnya. “Kendala utamanya karena kapasitas SDM yang belum begitu baik,” singkatnya. (hry/suk)

Click to comment
To Top