ANEKA

Pemprov Bakal Ubah Fungsi Kawasan Hutan

MAKASSAR,UPEKS.co.id — Sebagai upaya melakukan penyesuaian terhadap keadaan aktual lapangan, atas adanya permasalahan tenurial dan infrastruktur yang telah terbangun dalam kawasan hutan, Pemprov Sulsel mengajukan usulan perubahan fungsi kawasan hutan Sulsel kepada tim terpadu dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

Usulan itu untuk diteliti dan dicermati berdasarkan aspek biofisik, sosial ekonomi dan budaya serta hukum dan kelembagaan, pada kegiatan Review Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) Substansi Kehutanan, di Ruang Rapat Pimpinan Kantor Gubernur Sulsel, Senin (15/5/17).

Gubernur Sulsel, Syahrul Yasin Limpo mengatakan, untuk memenuhi dinamika pembangunan, serta aspirasi masyarakat dengan tetap berlandaskan pada optimalisasi kawasan hutan, kelestarian fungsi hutan, efektivitas pengelolaan kawasan hutan, keberadaan kawasan hutan dengan luasan yang cukup dan sebaran yang proporsional, maka dianggap perlu untuk melakukan perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan.

Syahrul menjelaskan, bahwa RTRW Provinsi mempunyai fungsi sebagai pengendali pemanfaatan ruang wilayah provinsi maupun kabupaten/kota, dan menyelaraskan keseimbangan perkembangan antara wilayah. Sehingga pertumbuhan wilayah di provinsi Sulsel bisa tumbuh bersama-sama sesuai dengan potensi sumber daya yang dimilikinya.

“Sesuai dengan data Badan Informasi Geospasial (BIG), Provinsi Sulsel memiliki luas wilayah 5.100.856 Ha dengan luas kawasan hutan 2.616.862 Ha atau sekitar 51,30% dari total luas wilayah. Sejak tahun 1999, Provinsi Sulsel belum pernah mengusulkan perubahan kawasan, sehingga diperlukan penyesuaian terhadap keadaan aktual di lapangan atas adanya permasalahan tenurial dan infrastruktur yang telah terbangun dalam kawasan hutan,” katanya.

Syahrul mengungkapkan, permasalahan hutan yang dihadapi oleh Sulsel saat ini antara lain, adanya pengembangan atau pemekaran wilayah kabupaten/kecamatan, permukiman

penduduk dan pembangunan fasilitas umum yang bersifat permanen, seperti perkantoran, sekolah, rumah, jalan, dan beberapa fasilitas lainnya.

Olehnya itu, kata dia, tingginya konflik dan klaim kawasan hutan di kabupaten/kota tersebut menuntut penanganan dan solusi yang segera.

“Dengan berbagai isu dan tantangan yang dihadapi, substansi RTRW Provinsi Sulsel diharapkan lebih mampu merespon peluang untuk meningkatkan daya saing wilayah Sulsel, sekaligus mampu menghadapi tantangan dalam mewujudkan keberlanjutan pembangunan regional, dengan tetap memperhatikan prinsip daya dukung lingkungan, melalui keseimbangan alokasi ruang antara kawasan budidaya dan kawasan lindung,” ungkapnya.

Lebih jauh, menurut dia, sebagai matra spasial, maka RTRW Provinsi Sulsel disusun berdasarkan pencermatan terhadap kepentingan jangka panjang, dengan memperhatikan dinamika pembangunan yang perlu direspon dan diantisipasi. Sehingga mampu menjamin keberlangsungan implementasi di lapangan, dan pencapaian tujuan pembangunan jangka panjang.

“Saya berharap, kegiatan Review RTRW Provinsi Substansi Kehutanan yang kita lakukan ini dapat berjalan lancar dan bermanfaat bagi seluruh masyarakat, sehingga dapat mendorong tercapainya pertumbuhan dan pemerataan ekonomi serta pembangunan yang berkelanjutan,” ujarnya.

Sementara Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Yuyu Rahayu mengatakan, perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan dimungkinkan dalam rangka optimalisasi status dan fungsi kawasan hutan.

Hanya saja, perubahan kawasan hutan tidak dapat dilakukan secara serta merta, tetapi harus mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku.

Menurut dia, biasanya usulan perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan dalam rangka review RTRWP sering dilatarbelakangi oleh adanya permukiman, fasum/fasos maupun lahan garapan masyarakat yang ada di dalam kawasan hutan.

Kemudian, adanya pemekaran wilayah yang membutuhkan lahan untuk pembangunan, dan adanya potensi konflik pada kawasan hutan.

“Kami berharap bahwa perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan yang diajukan memenuhi tuntutan dinamika pembangunan nasional, serta aspirasi masyarakat,” katanya.

Dijelaskannya, Gubernur Syahrul mengajukan usulan perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan kepada Menteri LHK, sebagai bahan penyusunan rancangan peraturan daerah tentang RTRWP. Usulan tersebut juga diharapkan telah mengakomodir seluruh kabupaten/kota.

Ia menguraikan, setelah menerima usulan, Menteri LHK akan membentuk Tim Terpadu yang keanggotaannya ditetapkan setelah dilakukan koordinasi dengan instansi terkait.
“Nantinya, seluruh keputusan Menteri LHK tentang perubahan peruntukan kawasan hutan, akan diintegrasikan oleh Gubernur dalam review RTRWP untuk ditetapkan dalam Peraturan Daerah Provinsi,” pungkasnya.(eky/rif)

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!