BI-Polda Tertibkan Money Changer Tak Berizin – Upeks.co.id
KEUANGAN

BI-Polda Tertibkan Money Changer Tak Berizin

MAKASSAR, UPEKS.co.id — Bank Indonesia Perwakilan Sulsel bersama Polisi Daerah Sulsel akan menertibkan praktek money changer tak berizin. Penertiban ini pasca berakhirnya batas akhir masa peralihan ketentuan KUPVA BB yang baru pada 7 April 2017.

Kepala Kantor Perwakilan Wilayah (KPw) BI Sulsel, Wiwiek Sisto Widayat, menjelaskan, kewajiban perizinan kegiatan usaha penukaran Valuta asing (KUPVA) atau selama ini dikenal pedagang valuta asing (PVA) alias money changer diatur berdasarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 18/20/PBl/2016 dan SE No. 18/42/DKSP perihal Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank.

Kegiatan penertiban tahap pertama telah dilaksanakan di beberapa kantor perwakilan BI. Di Sulsel bank sentral fokus pada daerah-daerah yang telah dipetakan memiliki kegiatan money changer tak berizin seperti Kota Makassar, Polopo dan Bone.

“Kami terus memantau. Termasuk sudah melakukan upaya persuasif berupa imbauan untuk mengajukan izin ke BI. Kami juga mengedukasi masyarakat agar lebih waspada terhadap Kupva BB tak berizin,” jelas Wiwiek dalam acara Penandatanganan pokok-pokok kesepahaman antara KPw BI Sulsel dengan Polda Sulsel, di kantor gedung BI lantai IV, Rabu (17/5/17).

Adapun saat ini hanya empat KUPVA BB yang aktif beroperasi dan berkantor pusat di Sulsel yang memiliki izin dari Bank Indonesia yaitu PT Haji La Tunrung, PT Marazavalas, PT Diana Valas, dan PT Primanusa Davalas. Selain ilu, terdapat 1 (satu) KUPVA BB berkantor pusat di luar Sulsel namun memiliki kantor cabang di Sulsel, yaitu PT Bali Maspintjinra yang berkantor pusat di Bali.

“Satu KUPVA sedang dalam proses izin. Ke depan kita harap ada tujuh sampai delapan yang berizin,” ujarnya.

Wiwiek bilang, Money changer yang tak mengantongi izin ini beroperasi dengam berbagai modus. Bahkan ada yang bermodus jual pulsa sambil melakukan penukaran valas.
KUPVA yang tidak berizin secara nasional terdeteksi banyak dilakukan perorangan.

“Sudah terdeteksi dan kami sudah imbau. Kalau tidak juga ini yang akan ditertibkan,” ujarnya.

Adapun kerjasama dengan Polda Sulsel ini, tambahnya dalam upaya menekan potensi kriminalitas di bidang sistem pembayaran dan KUPVA tersebut, penanganan dugaan tindak pidana di bidang sistem pembayaran dan KUPVA perlu dilakukan secara lebih intensif. Koordinasi dan konsolidasi yang kuat antar ororitas dan penegak hukum diharapkan dapat mencegah dan meminimalisir terjadinya berbagai kejahatan di bidang sistem pembayaran dan KUPVA.

“Selain itu, pengenaan sanksi yang tegas sesuai ketentuan yang berlaku diharapkan dapat memberi efek jera bagi pihak yang akan melakukan kejahatan tersebut,” katanya.

Kesepakatan lainnya adalah terkait keamanan dan ketertiban di dalam negeri terdapat dua aspek yakni pengamanan BI dan pengawalan barang berharga negara. Kemudian Pembinaan dan pengawasan terhadap Badan Usaha Jasa Pengamanan ( BUJP) yang melakukan kegiatan usaha kawal angkut dan pengelolaan uang rupiah. (hry/suk)

BERITA POPULER

To Top