Bank tak Khawatir Nasabah Kabur – UPEKS
UTAMA

Bank tak Khawatir Nasabah Kabur

Imbas Ditjen Pajak Intip Rekening

MAKASSAR,UPEKS.co.id — Pemerintah akhirnya mengesahkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan.

Dengan adanya Perppu ini maka Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak memiliki kewenangan untuk mengakses data nasabah di seluruh lembaga keuangan baik di perbankan hingga aset di pasar modal. Perbankan menyakini kebijakan ini tidak akan menggerus simpanan dana nasabah.

Vice President Consumer BNI Wilayah Makassar Hadi Santoso mengatakan, seluruh nasabah sudah tidak khawatir lagi karena pada program tax amnesty semua sudah diperiksa. Dengan begitu, jumlah dana nasabah di bank diyakini tidak akan berdampak.

“Kan sudah diclare dan audited. Mungkin yang khawatir adalah yang belum diclare dan belum ikut tax amnesty. Jadi seharusnya tidak berpengaruh ke dana nasabah, karena umumnya yang nyimpan di bank sudah diclare,” kata Hadi kepada Upeks, Kamis (18/5/17).

Sementara, Kepala Kantor Fungsional Costumer Card (KFCC) PT Bank Central Asia (BCA) Wilayah Makassar, I Gusti Ngurah Heranata menuturkan, transparansi DJP terhadap transaksi kartu kredit sudah dilakukan tahun lalu, namun hingga saat ini khusus di wilayah Makassar tidak terlalu terasa dampaknya baik dari sisi penutupan kartu kredit maupun penambahan kartu.

“Tahun lalu tidak ada dampak. kalau saat ini ditambah ketetapan aturan BI yang menetapkan dua kartu maksimal sedikit ada pengaruh pada penambahan kartu kredit tapi tidak berlangsung lama. Semoga tahun ini tetap tidak berdampak,” tuturnya.

I Gusti bilang, penambahan kartu kredit ditiga bulan pertama tahun ini berjalan baik. Banyak pangsa pasar dari pegawai-pegawai baru di Instansi jadi potensi besar yang berkontribusi terhadap penambaham kartu baru.

Tercatat, posisi terakhir tahun ini jumlah transaksi kartu kredit sebesar Rp6 miliar perhari, sementara penambahan kartu kredit sekitar 600 keping perbulan. “Semua berjalan baik. Kami tidak terlalu khawatir,” akunya.

Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Regional 6 Sulampua, Bambang Kiswono berharap dengan adanya kewenangan Ditjen Pajak membuka data rekening nasabah, tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Sebab, semua itu kan ada ketentuannya.

“Misalnya hanya terhadap nasabah yang mempunyai permasalahan pajak. Jadi tidak semua nasabah, hanya yg dicurigai saja apakah betul melaporkan hartanya dgn benar atau masih ada yang disembunyikan,” kata alumni jurusan International Trade and Banking Law diAmerican University ini.

Sementara, Pengamat Ekonomi Universitas Hasanuddin (Unhas) Anas Anwar Makkatutu menilai kebijakan ini, sebagai akibat tax amnesty yang akhirnya memunculkan dugaan bahwa masyarakat punya banyak uang. Terkesan masyarakat dimanfaatkan lagi untuk ditarik pajaknya. “Orang sudah mau jujur, masih saja dicurigai terus,” imbuhnya.

Menurutnya, dampaknya justru bisa berakibat capital out flow. Karena masyarakat akan melarikan dananya keluar. Bisa jadi pemerintah berharap Perppu ini bida mendongkrak penerimaan pajak, namun pada akhirnya justru turun karena adanya capital flight.

“Pemerintah sepertinya kehilangan amunisi kebijaksanaan ekonomi yang pantas apalagi kredibel, sehingga menempuh kebijakan yang sifatnya sepihak untuk kepentingan mereka saja, tanpa memperhitungkan dampak luasnya bagi pelaku-pelaku ekonomi lain,” tuturnya.

Lanjut dia, pemerintah dinilai tidak kreatif dalam mendongrak pendapatan negara yang hanya mengandalkan pajak. Padahal, efek domino dari Perppu ini ke semua lini.

“Nasabah kakap akan tarik dananya, kredit tidak jalan, pembangunan tidak jalan. Lapangan kerja tidak ada, hasilnya pengangguran dan kriminalitas. Imbasnya, bank kinerja jelek, saham lari dan seterusnya,” urainya.

Terpisah, Kabid Pelayanan Penyuluhan (P2) Humas Kanwil Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Wilayah Sulselbatra, Aris Bamba menjelaskan, kebijakan ini masih dalam bentuk Perppu. Butuh tindaklanjut lewat Peraturan Menteri Keuangan yang menjadi pegangan untuk diterapkan di masing-masing daerah.

“Kita belum bisa banyak ngomong. Masih nunggu petunjuk-petunjuk seperti apa langkah-langkah penerapannya. Dan itu lewat Peraturan Menteri Keuangan,” akunya.

Namun, yang pasti kata Aris peraturan ini hanya berlaku bagi wajib pajak (WP) yang membandel. WP yang masuk kategori mampu ,kemudian sudah dilakukan penagihan tertinggi dan masih juga tidak membayar pajak akan jadi target Perppu tersebut.(hry/rif)

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!