Akmal Dorong Pemerintah Perbaiki Tata Kelola Beras – Upeks.co.id
NASIONAL

Akmal Dorong Pemerintah Perbaiki Tata Kelola Beras

JAKARTA, UPEKS.co.id –  Polemik kasus beras premium yang menjadi semakin besar akibat perdebatan benar salah apa yang dilakukan pemerintah terhadap PT. Indo Beras Unggul (IBU) menjadi sorotan Anggota Komisi IV DPR, Andi Akmal Pasluddin.

Akmal meminta kepada pemerintah, agar menjadi kompak dan bijaksana dalam mengambil keputusan dan tindakan tidak sekadar pencitraan kinerja melainkan lebih pada keamanan dan kenyamanan rakyat baik petani selaku produsen beras maupun seluruh masyarakat selaku konsumen beras terhadap jaminan harga yang mengarah pada kesejahteraan.

“Saya melihat pemerintah pada kasus beras ini tidak kompak dan terlihat bersandiwara. Disisi lain Kementerian Pertanian, Polri dan Kementerian Perdagangan menyatakan beras premium Maknyos dan Ayam Jago produksi PT. IBU hasil oplosan raskin atau rastra. Disisi lainnya Kemensos dan Bulog menyatakan tidak ada beras raskin / rastra yang dioplos. Ini merupakan pertunjukan kelas rendah yang ditampilkan pemerintah kepada rakyatnya”, ketus Politisi PKS ini.

Anggota Badan Anggaran yang ada di Komisi IV DPR ini meminta kepada pemerintah, mumpung terjadi polemik yang semakin hari semakin ramai, saatnya pemerintah berbenah memperbaiki tata kelola beras mulai dari hulu hingga hilir.

Dari sisi hulu, bibit unggul, pupuk dan penyiapan lahan yang baik harus menjadi perhatian serius. Pada sisi hilir, sistim perdagangan dengan seluruh regulasinya jangan sampai menyakiti petani.

Oleh karena itu, tambah Akmal yang juga legislator Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan II ini, menyampaikan rekomendasi fraksinya PKS, sebagai berikut :

1.  Fraksi PKS meminta Polri gelar perkara kasus yang melibatkan PT. IBU  untuk pembuktian pelangggaran yang dilakukan PT IBU serta menghindari tuduhan bahwa kasus ini penuh dengan kepentingan politik dan persaingan bisnis. PT. IBU punya ISO 22000 yang berarti sangat traceable sehingga bisa di telusuri bahan baku nya darimana, bahkan komponen bahan baku nya apa dan lain-lainnya. Tidak hanya berhenti di kasus PT. IBU, Pemerintah dan Satgas Pangan harus menangkap mafia pangan lain nya tanpa tebang pilih.

2. Fraksi PKS meminta Kementerian Pertanian dan Bulog meningkatkan serapan gabah yang baru mencapai 4,69% atau 2,2 juta ton ke kisaran 10%. Tujuannya untuk stabilisasi harga beras karena kalau serapan Bulog rendah maka peluang bagi mafia beras. Selama ini petani mengeluh sulit menjual gabah ke Bulog karena terlalu banyak persyaratan dan harga yang rendah.

3. Fraksi PKS mendesak Kementerian Pertanian dan Kementerian Perdagangan melakukan stabilisasi harga beras yang menguntungkan bagi petani, pedagang dan konsumen. Pemerintah memberikan jaminan harga kepada petani pada saat musim panen dan jaminan keterjangkauan harga bagi konsumen pada saat musim tanam sehingga tidak terjadi disparitas harga dan memangkas rantai pasok (suplly chain) yang panjang.

“Saat ini saya akan berhadapan langsung dengan menteri pertanian, dan akan menyampaikan rekomendasi fraksi kami (FPKS) agar menjadi masukan dan dapat ditindak lanjuti”, pungkas Andi Akmal Pasluddin. (rls)

BERITA POPULER

To Top