Lestarikan Lingkungan, DPR Gencar Sosialisasi UU PPLH – Upeks.co.id
ANEKA

Lestarikan Lingkungan, DPR Gencar Sosialisasi UU PPLH

MAKASSAR,UPEKS,co.id— Pemerintah dan masyarakat harus ikut aktif terlibat dalam menjaga dan melindungi kelestarian lingkungan hidup.

Hal ini disampaikan Anggota Komisi VII DPR RI, Tamsil Linrung dalam kegiatan sosialisasi UU 32 th 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) di depan para pemuda yang tergabung dalam Yayasan Pemberdayaan Masyarakat Indonesia Cerdas (YPMIC).

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menjelaskan, UUD 1945 sudah menyatakan bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi dan hak konstitusional bagi setiap warga negara Indonesia.

“Negara, pemerintah, dan para stake holder berkewajiban untuk melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalan pelaksanaan pembangunan berkelanjutan,” ujarnya.

Tamsil menjelaskan pentingnya peran pemerintah dan masyarakat ikut terlibat dalam menjaga dan melindungi kelestarian lingkungan hidup bagi rakyat Indonesia serta makhluk hidup lain.

Menurutnya, UU PPLH ini lahir untuk merevisi kelemahan UU No 32 tahun 1997 yang sebelumnya dianggap kurang memadai lagi untuk dipakai dalam melindungi dan melestarikan lingkungan hidup di masyarakat. Dalam UU PPLH memuat penguatan prinsip-prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang berdasarkan pada tata kelola pemerintahan yang baik.

“Dengan begitu semua proses perumusan dan penerapan instrumen pencegahan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup berupa penanggulangan dan penegakan hukum harus berdasarkan aspek transparansi, partisipasi, akuntabilitas, dan keadilan,” ungkap Tamsil.

Selain itu, lanjut pria asal Pangkep ini, dalam UU PPLH juga memberikan kewenangan yang luas kepada menteri untuk melaksanakan seluruh kewenangan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta melakukan koordinasi dengan instansi lain.

“UU ini juga mendorong adanya desentralisasi kewenangan dimana pemerintah memberikan kewenangan yang sangat luas kepada pemerintah daerah untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup di daerah masing-masing,” ujarnya. (Penulis: Asrul Mustafa)

BERITA POPULER

To Top