Pemkab Mamasa Konsultasi Ranperda Pengakuan Masyarakat Adat – Upeks.co.id
INDONESIA TIMUR

Pemkab Mamasa Konsultasi Ranperda Pengakuan Masyarakat Adat

MAMASA, UPEKS.co.id — Bupati Mamasa, H Ramlan Badawi MH dan Ketua Dewan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (Aman) Nasional, Abdon Nababan menghadiri Konsultasi Publik Ranperda Pengakuan Masyarakat Adat Kabupaten Mamasa, dilaksanakan di Lantang Kada Nenek, Mambi, akhir pekan lalu.

Wakil Ketua DPRD Kabupaten Mamasa, Martinus Tiranda, Anggota Dewan Aman yang sekaligus Anggota Pansus Ranperda Pengakuan Masyarakat Adat DPRD Mamasa, Elisabeth Demmatakko, Ketua Tim Pendorong Ranperda Pengakuan Masyarakat Adat Mamasa yang juga merupakan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Mamasa, Suriani T Dellumaja, Kadis, Camat, Kades, Tokoh Adat, Tokoh Masyarakat (Tomas) dan perwakilan masyarakat adat PUS Kondosapata turut hadir.

Bupati Mamasa H Ramlan Badawi MH mengatakan, dirinya sangat mengapresiasi kehadiran Ketua Dewan Aman Nasional, Abdon Nababan, di Lantang Kada Nenek, Mambi, Kab. Mamasa sebagai pembicara utama pada acara Konsultasi Publik tentang Ranperda Pengakuan Masyarakat karena kehadirannya membawa angin segar dan memuaskan semua pihak tentang keberadaan dan hak masyarakat adat.

Lanjutnya, dalam pemberdayaan masyarakat adat di Mamasa kedepan sangat penting ada payung hukum berupa Perda yang saat ini hampir rampung digodok di DPRD. Perda Pengakuan Masyarakat Adat disebutnya akan membantu pemerintah dalam upaya mengentaskan kemiskinan karena dengan Perda tersebut, masyarakat memiliki payung hukum untuk memperluas lahan garapan pada hutan yang selama ini masuk pada wilayah hutan lindung.

“UU selama ini membuat kita terkekang, sangat sempit bergerak karena letak geografis Mamasa, wilayahnya banyak dalam kawasan hutan lindung. Perda Pengakuan Masyarakat Adat Mamasa jika sudah disahkan akan menjadi payung hukum untuk mengelola tanah-tanah adat yang selama ini masuk hutan lindung. Kalau masyarakat sudah memperluas lahan garapannya maka akan berdampak pada peningkatan ekonomi masyarakat adat,” jelas Bupati Ramlan kepada media, Rabu (13/9/17).

Wakil ketua DPRD Kabupaten Mamasa, Martinus Tiranda mengatakan bahwa Perda Pengakuan Masyarakat Adat ini sangat penting bagi masyarakat Mamasa karena selama ini kepentingan masyarakat sangat terabaikan. Karena itu kata Martinus, pihaknya penting mendorong Ranperda ini menjadi Perda, untuk menjamin hak masyarakat adat dikembalikan sesuai UUD 45. Dan konsultasi publik ini penting sebagai tambahan naskah akademik dalam Perda.

Ketua Dewan Aman Nasional, Abdon Nababan, menyatakan senang dengan komitmen Bupati Mamasa, Wakil Ketua DPRD, Pansus dan masyarakat Mamasa untuk menyelesaikan Ranperda ini. Dirinya melihat bahwa draft Perda yang ada tidak akan banyak mengalami perubahan, tinggal beberapa poin yang harus disinkronisasi dengan UU termutakhir. (penulis: Leo)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top