Tak Ada Penghapusan Denda Pajak Kendaraan – Upeks.co.id
ANEKA

Tak Ada Penghapusan Denda Pajak Kendaraan

*HUT Sulsel ke-348

MAKASSAR,UPEKS– Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel akan merayakan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-348, pada 19 Oktober 2017 di Stadion Barombong.

Sayangnya, perayaan HUT Sulsel tahun ini tidak ada penghapusan denda pajak kendaraan bermotor (PKB) sebagai hadiah ulang tahun kepada masyarakat.

Tahun 2016 lalu, Pemprov Sulsel melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sulsel memberikan kejutan dengan menghapus denda pajak kendaraan, juga pemberian insentif pajak progresif kepada wajib pajak yang memiliki kendaraan lebih dari satu.

Kepala Bapenda Sulsel, Tautoto Tanaranggina mengatakan, pada HUT Sulel ke-348 ini, pihaknya tidak membuat program berupa penghapusan denda pajak atau pemberian insentif pajak progresif. Sehingga, ia mengimbau agar masyarakat tahu dan segera membayar pajak kendaraannya.

“Banyak masyarakat yang menunda melakukan pembayaran pajak, karena berharap program penghapusan denda pajak kembali digelar pada tahun ini menjelang HUT Sulsel ke-348. Tapi tahun ini tidak ada penghapusan denda pajak. Kami juga tidak bisa pastikan apakah program ini kembali digelar atau tidak,” katanya, kemarin.

Untuk itu, Tautoto menegaskan, tidak ada lagi alasan para pemilik kendaraan bermotor mengulur waktu membayar pajak kendaraannya.

Berdasarkan Undang-undang No 2 Tahun 2009 tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan, serta surat Kapolri No: B/700/II/2017 tanggal 8 Februari 2017 Perihal Petunjuk Pengesahan STNK, penunggak dapat ditilang oleh petugas Kepolisian.

”Pemilik kendaraan yang tidak membayar pajak dan ditemukan dalam operasi penertiban, akan ditindak tegas dan dapat ditilang dengan denda maksimal Rp500 ribu,” jelasnya.

Meski tak ada pemutihan denda PKB, bukan berarti Bapenda tidak punya kado HUT Sulsel kali ini. Dengan memanfaatkan teknologi, Bapenda akan meluncurkan dua inovasi barunya pada seremoni HUT nantinya. Yakni pembayaran PKB melalui transaksi ATM dan secara debet. Nama inovasinya adalah Electronic Data Capture (EDC).

Menurut Tautoto, ke depan pihaknya merancang tiga hingga empat inovasi lagi. Namun yang akan diluncurkan dalam waktu dekat adalah dua inovasi yang telah disebutkan sebelumnya. Untuk tahap awal, pihaknya menjalin kerjasama dengan Bank Sulsel.

“Kami terus mematangkan rencana. Rapat-rapat dengan Bank Sulsel dan Kepolisian terus dilakukan,” ujarnya.

Dia melanjutkan di era digital ini, layanan memang diarahkan pada penggunaan teknologi. Membayar pajak tidak perlu lagi harus datang ke pusat layanan seperti Samsat. Cukup menggunakan kartu ATM, transaksi bisa dilakukan. Masyarakat juga tidak perlu lagi membayar pajak menggunakan uang tunai yang cukup berisiko.

Mantan Pelaksana tugas (Plt) Bupati Soppeng itu menambahkan, inovasi yang digagas tersebut selain lebih efektif waktu, juga memperkecil peluang terjadinya Pungli. “Bagi orang sibuk yang tak sempat ke loket pembayaran pajak misalnya, sambil menuju ke lokasi kerja, bisa singgah di ATM untuk menyelesaikan kewajiban membayar pajak,” ungkapnya.

Di tahun 2017 ini, ada beberapa inovasi yang diluncurkan Bapenda untuk memberi kemudahan wajib pajak melaksanakan kewajibannya.

Dua yang sudah berjalan adalah Samsat Care dan Kedai Samsat. Jika EDC diresmikan, maka sudah empat inovasi yang dilakukan tahun ini. Selama memimpin Bapenda, lanjut Toto, sudah 15 inovasi yang diciptakan.

“Dengan inovasi ini, kami mau menyukseskan program pemerintah dalam gerakan non tunai. Jadi kita sudah jalankan perintahnya Pak Presiden, jalankan amanahnya gubernur BI. Saya laksanakan perintahnya gubernur untuk memasyarakatkan gerakan non tunai tersebut, ” pungkasnya.

Pada tahun ini Bapenda Sulsel ditargetkan pajak daerah sebesar Rp3.314.207.500.000. Terdiri dari PKB Rp1.056.098.000.000, bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) Rp1.037.912.000.000, pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBBKB) Rp545.050.000.000, pajak air permukaan (PAP) Rp74.147.500.000, dan pajak rokok Rp600 juta.

Pajak tersebut tidak hanya dinikmati oleh provinsi, tetapi dibagikan kepada pemkab/pemkot. PKB dan BBNKB dialokasikan sebesar 30 persen untuk kabupaten/kota. Bagi hasil yang bersumber dari PBBKB dan pajak rokok dialokasikan sebesar 70 persen untuk kabupaten/kota. Sementara bagi hasil untuk PAP dialokasikan sebesar 50 persen untuk kabupaten/kota.

Sejak Januari hingga Agustus tahun ini, Bapenda Sulsel telah memberikan DBH kepada 24 kabupaten/kota di Sulsel senilai Rp961.569.868.500. Kota Makassar tercatat sebagai daerah yang paling besar menerima DBH yakni sebesar Rp209.017.628.897.

Kabupaten Selayar tercatat sebagai daerah yang menerima DBH terkecil, yakni Rp17.588.020.592. Besar kecil DBH ditentukan sejumlah faktor. Antara lain jumlah penduduk dan jumlah kendaraan di wilayah tersebut.(eky/rif)

BERITA POPULER

To Top