40 Apotek Ditutup – Upeks.co.id
UTAMA

40 Apotek Ditutup

Jual Obat Ilegal

MAKASSAR,UPEKS– Badan Pemeriksa Obat dan Makanan (BPOM) Sulsel mencatat, sebanyak 40 apotek dan toko obat melakukan pelanggaran secara administrasi dan lainnya.

Kepala BPOM Sulsel, M Guntur mengatakan, untuk memberikan efek jera kepada pemilik apotek dan toko obat yang melanggar, pihaknya telah merekomendasikan kepada pemerintah daerah dan penegak hukum, untuk melakukan penutupan.

“Ada 40 yang kami rekomendasikan, beberapa sudah ditutup. Karena penutupan itu kewenangan pemerintahan. Kami dari BPOM hanya melakukan pengawasan terhadap peredaran obat ilegal dan administranya. Di Sulsel, ada ratusan apotek dan toko obat yang diperiksa,” katanya usai melakukan pencanangan aksi pemberantasan obat ilegal, Rabu (4/10/17).

Guntur mengaku, langkah-langkah yang dilakukan pihaknya adalah dengan mengawasi secara rutin bukan hanya di kota, melainkan hingga pedesaan. Pengawasan, lanjut dia, bukan hanya terhadap obat ilegal, namun juga obat yang sudah dicabut izinnya.

Mengenai pencanangan aksi pemberantasan obat ilegal, Guntur melanjutkan, langkah tersebut untuk memberantas peredaran obat ilegal seperti obat daftar G dan PPC yang mulai marak di Sulsel. Aksi tersebut merupakan tindaklanjut pencanangan yang dilakukan oleh Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi) bersama Kepala BPOM RI, Menteri Kesehatan RI, Kapolri dan Kejaksaan Agung RI.

Tujuan dari aksi tersebut, kata dia, untuk bersama-sama melakukan pemberantasan obat ilegal. Pasalnya, obat ilegal atau palsu itu merupakan kejahatan kemanusiaan. Sehingga, perlu didukung bersama.

“BPOM tidak bisa sendiri melakukannya. Kami butuh dukungan lintas sektor seperti Kepolisin, Kejaksaan, BNN dan unsur lainnya termasuk masyarakat sendiri. Semua yang terkait ini harus mendukung untuk memberantas obat ilegal ini,” ujarnya.

Untuk saat ini, pihaknya meminta agar Undang-undang (UU) khusus yang menegaskan terhadap pengawasan obat ilegal itu segera diterbitkan. Tujuannya, agar BPOM memiliki pegangan kuat untuk melakukan pengawasan dan pemberantasan.

“Kalau Undang-undang pengawasan obat tersebut sudah turun, maka kami ada pegangan kuat melakukan hal tersebut,” tuturnya.

Sebelumnya, Gubernur Sulsel, Syahrul Yasin Limpo menegaskan, akan memperketat pengawasannya terhadap apotek maupun penyalur obat di Sulsel. Hal tersebut untuk mengantisipasi peredaran pil PCC. Bahkan, Syahrul mengaku telah meminta Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sulsel bersama seluruh unsur terkait untuk turun tangan.

“Saya sudah minta BNN turun tangan, unsur-unsur yang terkait juga harus memperkuat BNN. Saya juga meminta bupati walikota, camat, dan lurah serta kepala desa tidak tinggal diam. Semua ambil peranan untuk membantu BNN, khususnya dalam mendeteksi peredaran obat-obat keras yang ada,” tandasnya.

Syahrul juga secara tegas meminta pemerintah kabupaten/kota tidak memberi ruang kepada apotek maupun penyalur obat yang menjadi sumber peredaran obat keras.(jay-eky/rif)

BERITA POPULER

To Top