UU Jasa Konstruksi Wajib Dijalankan – UPEKS
UTAMA

UU Jasa Konstruksi Wajib Dijalankan

MAKASSAR,UPEKS– Penegak hukum diminta menjalankan Undang-undang (UU) Nomor 2 Tahun 2017 sebagai acuan dalam proses penyelidikan dugaan korupsi pada proyek infrastruktur.

Diketahui, UU Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi mengatur secara detail tentang penyelesaian jika terjadi gagal konstruksi. Pihak berwajib seperti kepolisian dan kejaksaan dalam UU tersebut tidak bisa langsung melakukan penyelidikan tapi harus melalui sebuah deqan penilao yang dibentuk Kementeriam PUPR.

Berdasarkan UU Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, pihak berwenang bisa langsung melakukan proses penyelidikan dugaan pelanggaran hukum hanya bila dua hal terjadi, yakni terdapat korban jiwa dalam proses pembangunan atau terjadj operasi tangkap tangan.

Wakil Direktur Komite Pemantau Legislatif (Kopel) Indonesia, Herman menegaskan, aparat penegak hukum harus menjadikan UU Nomor 2 Tahun 2017 sebagai acuan dalam proses penyelidikan dugaan korupsi pada proyek infrastruktur.

“Karena ini (UU Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi) adalah UU, maka penegak hukum harus melaksanakan, menjadikan salah satu acuan dalam proses penyelidikan perkara korupsi di sektor konstruksi,” jelasnya, Selasa (3/10/17).

Herman menyebutkan, salah satu poin adalah aparat kepolisian atau kejaksaan tidak bisa langsung melakukan penyelidikan terkait kegagalan konstruksi dalam sebuah proyek, jika tidak ada terlebih dahulu temuan ahli dan indikasi dugaan korupsi.

“(Polisi atau kejaksaan) Tidak bisa serta merta melakukan penyelidikan dam tidak bisa serta merta menjadikan orang tersangka. Kecuali semua syarat dalam UU Jasa Konstruksi itu terpenuhi,” terangnya lebih jauh.
Terpisah, Direktur Eksekutif Center Information Public (CIP) Sulsel, Zulfiadi Muis menyebutkan, kalau mengacu pada UU Nonor 2 Tahun 2017 tersebut, maka proses penyelidikan terhadap perkara dugaan korupsi pada proyek infrastruktur adalah ilegal.

“Amanat undang-undang jasa konstruksi adalah penyelesaian tertinggi melalui arbitrase bukan dibawa ke pengadilan. Penegak hukum memang harus menjadikan UU Nomor 2 Tahun 2017 ini sebagai acuan dan mendukung percepatan pembangunan dengan memberikan rasa nyaman untuk penyedia jasa, bukan ketakutan untuk bekerja,” pungkasnya.(hry/rif)

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!