Perubahan Sistem Hambat Pencairan – Upeks.co.id
UTAMA

Perubahan Sistem Hambat Pencairan

DANA DESA

MAKASSAR,UPEKS– Kebijakan perubahan sistem pelaporan dana desa membuat proses pencairan tahap kedua terhambat, padahal proses pencairan telah terbuka sejak Agustus lalu. Namun hingga awal Oktober, baru Kabupaten Gowa yang melakukan pencairan.

 

Kondisi ini membuat Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Sulsel mengimbau seluruh kabupaten, agar segera melakukan pencairan dana desa tahap kedua. Sebab, batas waktu pencairannya hanya sampai akhir Oktober ini.

Menurut Kepala Bidang Pemberdayaan dan Pemerintahan Desa, DPMD Sulsel, Rais Rahman, berdasarkan laporan, Gowa merupakan satu-satunya kabupaten yang melakukan pencairan dana desa. “Makanya kami minta agar daerah lain bisa belajar dari sana, sehingga bisa lebih cepat pencairanya,” terang Rais, belum lama ini.

Dia menjelaskan, pencairan dana desa tahap kedua, seharusnya sudah bisa lebih banyak kabupaten yang mencairkan. Tetapi karena adanya perubahan sistem pelaporan, dimana dalam model terbaru harus memasukkan laporan realisasi fisik.

“Kalau dulu kan hanya laporan realisasi keuangan yang dimasukkan, dari 60% anggaran yang telah dicairkan. Kalau sekarang harus ada realisasi fisik,” katanya.

Rais menegaskan, semua kabupaten paling lambat itu, akhir Oktober ini sudah harus mencairkan dana desa tahap kedua. Sehingga, sisa waktunya untuk penyerapan dan pertanggungjawaban pemanfaatannya bisa selesai sampai akhir tahun.

“Tentu ada sanksinya kalau tidak mencairkan. Ini akan berdampak pada jumlah pencairan dana desa 2018 nanti. Tetapi khusus Sulsel, saya yakin bisa semua. Walaupun mungkin waktunya lewat,” teranya.

Sekadar diketahui, dana desa Sulsel tahun 2017 dialokasikan sebesar Rp 1,82 triliun. Jumlah itu diperuntukkan untuk 2.255 desa di 21 kabupaten. Daerah penerima dana desa terbesar yakni, Bone Rp255,91 miliar (328 desa), Luwu Rp162,24 miliar (207 desa), Luwu Utara Rp132,52 miliar (166 desa). Wajo Rp111,17 miliar (142 desa), dan Gowa senilai Rp100,52 miliar (121 desa).

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Sulsel, Marni Misnur sebelumnya mengatakan, pencairan dana desa sudah mulai dilakukan, dan ditargetkan selesai secepatnya.

Pada tahap pertama lalu lanjutnya, memang ada yang bermasalah. Seperti yang terjadi di Jeneponto, ada nama desa berubah. Sehingga harus menyurat secara resmi dan melampirkan perubahan nama desa dari Mendagri. “Tapi kalau tidak ada perubahan bisa langsung dicairkan,” pungkasnya.(eky/rif)

BERITA POPULER

To Top