Pejabat UPTD Diknas Diakomodir Jadi Staf Biasa  dan  Fungsional – UPEKS
SULAWESI SELATAN

Pejabat UPTD Diknas Diakomodir Jadi Staf Biasa  dan  Fungsional

TAKALAR, UPEKS.co.id–Sebanyak sembilan UPTD Dinas kecamatan lingkup pemda Takalar resmi ditiadakan, sehingga pejabatnya sebagai staf Diknas dan jabatan Fungsional (Guru)

“Dasar pembentukan UPTD (Unit Pelaksana Tehnis Dinas) itu diatur peraturan  pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang perangkat Daerah pada pasal 41 nomor satu ayat 1 dijelaskan:

“Bahwa pada dinas Daerah Kabupaten Kota dapat dibentuk Unit Pelaksana Tehnis  Daerah Kabupaten Kota yang untuk melaksanakan kegiatan Tehnis operasional dan  kegiatan Tehnis penunjang,” demikian dikatakan Kepala Bagian Ortala pemkab Takalar Hj Andi Herny AH diruang kerjanya, Selasa, (17/1).

Permendagri Nomor 12, Tahun 2017, yang mengatur secara jelas tentang Pedoman pembentukan, dan klasifikasi Cabang Dinas dan UPTD. Itu diatur Pada pasal 20 ayat 1.

“Berbunyi  pada dinas atau badan daerah kabupaten – kota dapat dibentuk UPTD Kabupaten Kota untuk melaksnakan kegitan Tehnis operasional atau kegiatan Tehnis penunjang tertentu,” katanya.

Dikatakannya UPTD Berdasarkan permendagri Nomor 12 Tahun 2017 terbagi dua kelas diantaranya kelas A Dan B, “UPTD Kabupaten Takalar  setelah diusulkan kemudian dilengkapi dengan dokumen diusulkan   ke Gubernur Sulsel, sehingga UPTD Kabupaten Takalar termasuk kelas A.”Ujarnya.

Dinas yang mengusulkan untuk pembentukan UPTD adalah Dinas perdagangan UPTD Metrology Legal, Dinas Perhubungan dengan UPTD pengujian kendaraan bermotor, Dinas Perikanan Kelautan yakni UPTD PPI Beba tidak diajukan atas perintah Sekda karena pengolaannya diserahkan keperusda, Dinas Koperasi UKM Tenaga kerja dan Transmigrasi UPT Balai latihan Kerja, serta UPT Pelayanan Klinis Bisnis dan promosi, “UPTD tersebut membutuhkan kajian akademik,”Ujar mantan camat Sanrobone.

Sementara UPTD Dinas Diknas dan UPTD Dinas kesehatan pengusulannya tidak memerlukan  kajian akademik karena tidak dibagi dalam kelas A dan B.

” Jadi lahirnya Perbup Nomor 11 tahun 2018 itu didasari oleh adanya peraturan pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 permendagri No 12  thn 2017″ini sangat jelas aturannya.

Sehingga ASN yang pernah jabat sebagai Kepala UPTD Diknas Tingkat kecamatan diperhadapkan dua pilihan yakni sebagai staf Diknas Kabupaten Takalar atau  jadi guru fungsional.”jelasnya.

Secara aturan bahwa ke sembilan pejabat UPTD tersebut secara otomatis terdaftar sebagai staf Diknas.

Sementata kepala Dinas Kabupaten Takalar Darwis mengatakan  ditiadakannya UPTD Dinas Diknas  disetiap kecamatan,ASN pernah  jabat kepala UPTD tersebut apakah  tetap sebagai staf Diknas atau kita tunggu instruksi dari pejabat pembina kepegawaian dalam hal ini Bapak Bupati Takalar”singkatnya.(Jahar)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!