Tinjau Ulang Harga Batu Bara, Agar Tarif Listrik Terjangkai – UPEKS
NASIONAL

Tinjau Ulang Harga Batu Bara, Agar Tarif Listrik Terjangkai

 

 

Jakarta, Upeks.co.id — Pemerintah harus mengeluarkan ‎kebijakan harga batu bara khusus untuk sektor kelistrikan, sebelum komponen harga batu bara masuk ke formula pembentukan tarif listrik. Hal ini untuk meredam kenaikan tarif listrik yang dibebankan kepada masyarakat.

Hal tersebut diatas mengacu pada  tingginya harga batu bara saat ini  yang mencapai USD 100 per metrik ton. Ini tidak terlepas dari harga batu bara mengikuti harga pasar dunia yang naik significant. Kondisi ini tentu memberatkan PLN dimana lebih dari 50 persen listrik yang dihasilkan berasal dari PLTU.  

Pemanfaatan batubara di sejumlah negara di dunia, menjadikan para penambang batubara juga tergiur mengekspor batubara. Itu sebabnya pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menetapkan penjualan batubara untuk kepentingan dalam negeri (Domestic Market Obligation) tahun 2018, menjadi 25 persen dari rencana produksi dalam negeri. .

“Berdasar ketentuan tersebut, maka kewajiban DMO tahun ini berpotensi naik menjadi 121 juta ton. Kementerian ESDM menyatakan, batas atas produksi tahun ini adalah 485 juta ton, “ seperti disampaikan Dirjen Mineral dan Batubara Kementerian ESDM Bambang Gatot Ariyono.

Kendati setiap tahun DMO belum mencapai target, namun ketentuan DMO ini harus didukung untuk kepentingan yang lebih besar di dalam negeri. Seperti tahun 2017, penyerapan DMO di dalam negeri adalah 97 juta ton, artinya masih lebih rendah dari kewajiban seharusnya DMO tahun 2017 yaitu 121 juta ton.

Tahun 2018, Kementerian ESDM menetapkan DMO mendekati 121 juta ton, atau paling tidak dapat mencapai 114 juta ton. Ini didasari pada mulai beroperasinya sejumlah PLTU dan terjadinya peningkatan kebutuhan sejumlah industri yang menggunakan batubara di dalam negeri.

Penerapan DMO yang paling penting adalah harga batubara untuk konsumsi domestik, khususnya untuk perusahaan seperti PLN dalam kaitan sebagai PSO (Public Service Obligation). Adapun kategori batubara yang digunakan untuk konsumsi di dalam negeri adalah yang kalori-nya 4.000’an. Sementara yang diekspor, minimal adalah batubara dengan kalori di atas 5.000, sehingga tidak masuk akal kalau harga di dalam negeri mengikuti harga yang diekspor (market price).

Prof. Iwa mendukung penetapan DMO, mengingat hal tersebut merupakan salah satu bentuk distorsi pemerintah, sepanjang hal tersebut bertujuan menjaga kepentingan masyarakat, dan sebagai solusi untuk meningkatkan daya saing produksi di dalam negeri. Untuk mengimplementasikannya dalam bentuk penetapan harga atas dan harga bawah dalam DMO, perlu dibicarakan bersama antara kepentingan masyarakat, pemerintah, dan asosiasi pengusaha batubara, jelasnya.

 

PENCAPAIAN TARGET PEMBANGUNAN LISTRIK 35 RIBU MW MENDESAK DIPERLUKAN

Sebagai bagian dari upaya pemerintah menyediakan listrik 35 ribu MW selama kurang lebih lima tahun sejak 2015, yang membutuhkan dana sekitar Rp 1.200 Triliun, akan dipenuhi baik oleh PLN sebesar Rp 585 T untuk pembangkit sebesar 10 MW   maupun investor  yang bergerak di sektor swasta sebesar Rp 615 T  dengan sistem penjualan IPP (Independent Power Producer), bagi pembangunan pembangkit listrik 25 ribu MW.

Dari  total dana Rp 585 Triliun, PLN mengalokasikan untuk pembangunan pembangkit  sebesar  Rp 200 Triliun  dan Transmisi serta gardu induk sebesar Rp 385 Triliun. Dana ini 35% berasal dari modal kerja dan 65% dalam bentuk sindikasi pinjaman.

Karena itu tuduhan LSM Walhi, pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) mempergunakan uang rakyat tidak terbukti, karena dana diambil dari investasi swasta, modal kerja, dan pinjaman. Demikian data yang diperoleh Infographic PLN. (Terlampir).

Dalam diskusi energi interaktif bertema, ”Proyek 35 Ribu MW, DMO Batubara & Harga Listrik,” yang diselenggarakan Kamis, (1/2), pakar kelistrikan sekaligus Guru Besar Teknik UI, Prof. Iwa Garniwa menyatakan, pembangunan listrik 35 ribu MW harus terlaksana, kendati dalam pelaksanaannya memang tidak mudah.

Mengapa demikian, karena proyek ini yang dapat mengundang masuknya investor ke Indonesia, apabila listrik sudah tersedia. Proyek yang melibatkan peranan pengusaha swasta di dalamnya ini,  menjadi faktor pendukung berkembangnya industri, perdagangan, dan investasi.

Pada diskusi yang diselenggarakan oleh Radio MNCTrijaya Network, pengamat ekonomi energi UGM, Fahmy Radhi menyatakan hal senada. Menurutnya pengadaan listrik 35 ribu di Indonesia, akan menjadi satu posisi kedudukan, apabila industri di dalamnya sudah mulai bertumbuh. Hal tersebut yang akan membedakannya dengan negara-negara maju di dunia.

Sementara itu sebagian besar pembangkit listrik tersebut adalah Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) yang menggunakan batubara, karena saat ini PLN sudah menggunakan teknologi pembangkit batubara yang efisien, ramah lingkungan, dan rendah emisi.

Pemanfaatan batu bara ini dianggap paling masuk akal dalam perhitungan PLN.  Hal tersebut mengacu pada melimpahnya sumber daya alam ini di Indonesia. Saat ini kebutuhan batubara  untuk pembangkit listrik di Indonesia berada pada kisaran 84,8 juta ton/tahun, namun jumlah ini relatif kecil  dibandingkan dengan cadangan nyata batubara di Indonesia, yang mencapai 123,52 miliar ton. 

Angka ini setara yang digunakan PLTU di seluruh Indonesia, di mana jumlah tersebut hanya mencapai 84,8 juta ton/tahun. Pemanfaatan batubara sebagai tenaga listrik di seluruh dunia rata-rata di atas 40%, karena biayanya relatif murah. Dengan biaya operasional yang murah tersebut, maka harga jual ke konsumen menjadi lebih murah.

 

PENGHITUNGAN TARIF DASAR LISTRIK

Selama ini pemerintah mendasarkan pada harga minyak mentah Indonesia (ICP) untuk menghitung tarif dasar listrik. Padahal, mayoritas pembangkit akan menggunakan bahan bakar batu bara. Untuk itu pemerintah tengah mengkaji perubahan acuan tarif. Ini perlu diwaspadai karena harga acuan batu bara justru cenderung meningkat, seperti juga naiknya harga produk pertambangan yang lain.

Menurut Menteri ESDM Ignasius Jonan, Kementerian ESDM akan mencoba mereformulasi ulang penetapan tarif listrik dengan menggunakan batubara, mengingat 60% pembangkit listrik menggunakan energi batubara bahkan sampai tahun 2026.

Dalam diskusi terungkap, antisipasi agar harga listrik tidak naik setelah masa 3 bulan pertama tahun ini, anggota Dewan Energi Nasional (DEN) Dr. Tumiran mengemukakan, seharusnya ada asumsi kendati harga batubara internasional meningkat, tetapi harga jual tenaga listrik di dalam negeri tidak naik. Ini disebabkan pandangan energi tidak hanya menjadi komoditas, tetapi juga berperan sebagai modal kerja.

“Jadi yang menjadi pertimbangan adalah menjadikan industri Indonesia lebih memiliki daya saing sehingga lebih kompetitif. Idealnya adalah menjadikan bagaimana PLN bisa hidup, pengusaha batubara juga hidup, dan masyarakat juga hidup normal, karena didukung oleh korelasi positif antara lembaga-lembaga ini.

Karena jika harga batubara cukup kompetitif sehingga mendukung pembangkit tenaga listriknya lebih bersaing, maka pada akhirnya harga produk kita juga kompetitif, apabila diekspor ke pasaran. Nanti jangan sampai kita menjadi importir produk sumber daya alam yang sekarang ini diekspor, “ paparnya.(rls)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!