Diduga, Kasek SDN Jonjo I Rangkap Jabatan – UPEKS
ANEKA

Diduga, Kasek SDN Jonjo I Rangkap Jabatan

MAKASSAR,UPEKS.co.id— Bupati Gowa, Adnan Purichta Ichsan, baru-baru ini menegaskan, Aparatur Sipil  Negara (ASN) dilarang untuk merangkap jabatan.

Larangan tersebut ditegaskan Adnan menyusul adanya ASN yang merangkap jabatan, yakni Kepala SDN I Jonjo,
Syahrir Musu yang merangkap sebagai Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Jonjo, Kecamatan Parigi,
Kabupaten Gowa

“Kepala sekolah tidak boleh merangkap jabatan lain. Kalau ada, yang bersangkutan harus memilih, mau tetap
menjadi Kasek atau jadi ketua BPD,” tegasnya.

Namun perintah Bupati Gowa tersebut ternyata tidak dilaksanakan Syahrir Musu. Pasalnya, hingga saat ini, Syahrir
diketahui masih menjabat sebagai Ketua BPD Jonjo.

Menanggapi masalah tersebut, Syahrir Musu mengaku telah menandatangani surat pengunduran dirinya sebagai Ketua BPD Desa  Jonjo, dihadapan Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Gowa, DR. Salam.

Problemnya adalah,  surat pengunduran dirinya tersebut,  hingga saat ini belum diterima Camat Parigi, Hartati.

Camat Parigi, Hartati yang dikonfirmasi mengaku, dirinya belum menerima surat pengunduran Syahrir Musu  sebagai Ketua BPD Desa Jonjo.

“Saya belum lihat. Sampai saat ini beliau (Syahrir Musu) belum memperlihatkan surat pengunduran dirinya,”  akunya via seluler.

Hartati membenarkan jika seorang ASN dilarang merangkap jabatan sebagai Ketua BPD Desa. Hal tersebut, kata  dia, sesuai dengan Perda Nomor 5 Tahun 2015 tentang Badan Permusyawaratan Desa. Dimana, larangan ASN  merangkap jabatan tersebut tertuang dalam Pasal 7 huruf h.

“Sejak tahun 2017, kita sudah mengacu ke Perda Nomor 5 Tahun 2015. Jadi rangkap jabatan itu memang tidak  dibenarkan,” tegasnya, Rabu (16/5/18).

Sebelumnya, Syahrir Musu menuai sorotan sejumlah kalangan, karena merangkap jabatan sebagai Kasek dan  Ketua BPD. Lantaran Syahrir yang berstatus Kasek tersebut menerima dua kali gaji, yang semuanya bersumber  dari APBN.

Sehingga Syahrir Musu disinyalir telah merugikan keuangan negara berdasarkan Undang-undang (UU) Nomor 6  Tahun 2014, Pasal 29 huruf (i) Junto Pasal 51 huruf (i) tentang penyelenggara negara yang merangkap jabatan.

Bahkan pada Pasal 1 angka 1 junto Pasal 3 junto Pasal 5 UU Nomor 28 Tahun 1999 menyebutkan melarang  penyelenggara negara terlibat dalam praktek KKN, termasuk di dalamnya menerima penghasilan rangkap yang  dimaksud dalam Pasal 4 UU tersebut. (penulis: rif)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!