Lawan Berita Bohong, Dosen UNM Ungkap Modus dan Tarif Bisnis Hoaks – UPEKS
ANEKA

Lawan Berita Bohong, Dosen UNM Ungkap Modus dan Tarif Bisnis Hoaks

MAKASSAR,UPEKS.co.id—Belakangan ini, suhu politik semakin panas. Jelang Pemilihan Presiden (Pilpres),  pendukung calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) Republik Indonesia (RI) saling  menyerang melalui narasi politik yang tidak sehat.

Propaganda kerap ditebar di media sosial (medsos) untuk menjatuhkan citra capres-cawapres jagoan lawan  politik. Agar masyarakat dapat dipengaruhi untuk tidak memilih kandidat bersangkutan.

Miris rasanya. Propaganda itu selalu mewujud dalam bentuk hoaks (informasi bohong, palsu, dan bermuatan  fitnah). Sehingga narasi politik yang berseliweran di medsos tidak sehat buat nalar publik. Adu propaganda dan  perang hoaks harus dihentikan. Relawan Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (Mafindo).

Arnida mengatakan, yang dibutuhkan oleh masyarakat saat ini adalah informasi dan konten yang menyejukkan,  bukan hoaks.

“Masyarakat butuh sumber pesan pengirim konten yang bisa memberi penyejukan. Jangan jadi pelaku hoaks.  Besar dosanya. Kalau bisa dalam satu hari kita buat konten yang bermanfaat. Biasanya konten-konten lucu supaya  lebih dominan dibanding hoaks,” ujarnya saat menjadi pembicara pada Diskusi Publik Majelis Ulama Indonesia  (MUI) Makassar dengan tema “Propaganda Agama di Medsos”, di Hotel Agraha, Jalan Andalas, Makassar, Sabtu  (22/9/18).

Dosen Universitas Negeri Makassar (UNM) itu juga mengatakan, sebagian besar penyebar hoaks di medsos  niatnya tidak jahat. Hanya saja tidak berhati-hati dalam memilah-milah konten yang mereka temukan berserkan di  ruang medsos. Tapi mesti diakui jika konten-konten hoaks dan propaganda memang punya pengirim pertama. Dia  menjadi asal usul hoaks itu. Konten negatif itu dibuat, kemudian disebar dan mempengaruhi masyarakat untuk ikut  menyebarkan.

Arnida mengatakan, penyebar hoaks ini sudah menjadikan konten-konten fitnah itu sebagai bisnis. Mereka kerap  menawarkan jasanya kepada seorang yang berkepentingan. Arnida lantas mencontohkan transaksi jasa pembuat  hoaks dengan calon pembelinya.

“Bapak ibu maunya hoaks apa. Siapa sasarannya. Semakin tinggi jabatannya semakin mahal dong. Berapa hari  mau jadi trending topic. 3 hari, 1 bulan, selama sebelum Pilpres. Semakin banyak, semakin lama semakin mahal.  10 hari 30 juta, ada,” ujarnya.

Lanjut Arnida, karyawan mereka tidak banyak. Tapi mereka punya teknologi percepatan penyebaran hoaks yang  mereka istilahkan sebagai “robot”.

“Nah, berkelahi mi masyarakat dengan hoax itu. Kita mi yang sibuk berkelahi, baku bilang-bilangi. Padahal yang  ngirim itu adalah robot. Sekarang sudah bisa diidentifikasi mana hoax yang dikirim oleh orang mana hoax yang  dikirim oleh robot,” jelasnya.

Terlepas dari itu, Arnida mengemukakan, hoaks bisa semakin berbahaya dan cepat diterima oleh kesadaran  warganet jika penyebarnya adalah tokoh masyarakat. Dan, dalam beberapa kasus, hoaks kerap disebar oleh  seseorang tokoh yang mampu didengar dan mempengaruhi publik.

“Karena opinion leader itu sangat, sangat…. beda dong kalau, tabe, Pak ustadz yang menyampaikan sesuatu akan  berbeda dibanding dengan staff bapak yang menyampaikan. Pasti tingkat kepercayaan orang lebih tinggi. Jadi  memang yang harus mengendlikan diri adalah orang yang tingkat mempengaruhi orang lain itu tinggi. Siapa itu?  Guru, dosen, pak RT, pak RW, kepala desa, pak wali kota dan sebagainya harus hati-hati,” ujarnya.

Meski hoaks semakin merusak situasi kemasyarakatan kita. Bukan berarti tidak bisa diatasi. Arnida
mengemukakan beberapa hal yang harus ditempuh untuk memberantas hoaks sampai ke akar-akarnya. Di  antaranya yang mesti diperbuat adalah, cek fakta, edukasi literasi, gerakan silaturahmi agar masyarakat semakin  bersahabat dan tak saling membenci.

Selain itu, perlu adanya kontribusi tokoh agama/publik/masyarakat untuk bersama-sama meminimalisir penyebaran  hoaks. Perbaikan regulasi perlu juga dilakukan dan tegakkan hukum untuk memberi efek jerah pada pembuat konten hoaks.

Hal-hal tersebut perlu dilakukan. Sebab, hoaks apalagi dalam bentuknya sebagai propaganda sangat merusak  alam demokrasi Indonesia. Arnida menyebut, dalam agama Islam kabar fitnah dan bohong sangat dilarang untuk  disebarkan.

“Sudah lama Alquran itu kita diatur tidak boleh ngangkat aib saudara kita, kalau dalam mencari berita share berita  kita harus tabayyun. Sudah lama, alquran. Tapi kelihatannya masyarakat kita sudah tidak takut dengan Alquran.  Nanti muncul undang-undang ITE cukup takut karena kenapa? Karena mereka akan dipenjara,” tandasnya.  (muhajir)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!