Diduga, Predikat WTP Sulsel Terindikasi Pidana – UPEKS
ANEKA

Diduga, Predikat WTP Sulsel Terindikasi Pidana

MAKASSAR, UPEKS.co.id—Kredibilitas Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengaudit keuangan Pemprov Sulsel diragukan.

Pakar Keuangan Negara menilai laporan keuangan Pemprov Sulsel punya sederet persoalan sejak 2004 yang belum ditindaklanjuti.

Dengan demikian, predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) di bawah kepemimpinan Gubernur Syahrul Yasin Limpo diragukan karena diduga terindikasi pidana.

“Kita sudah pernah menghadap ke Pemprov Sulsel juga DPRD Sulsel tapi tidak pernah ditindaklanjuti. Sehingga jika di 2018 Sulsel masih dapat WTP kita akan laporkan ke KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi),” kata Peneliti Senior I Pusat Pengkajian Keuangan Negara dan Daerah (PPKND) Universitas Patria Artha, Bastian Lubis. S.E., M.M. dalam jumpa persnya di Universitas Patria Artha, Senin
(22/10/18).

Mantan Auditor BPK yang mengabdi 18 tahun ini mengemukakan, WTP Pemprov Sulsel sejak 2010 patut diragukan. Implikasinya
menyeluruh terhadap perolehan WTP Sulsel setelahnya (2010-2016).

Menurutnya, WTP lebih terkesan hanya digunakan untuk memenuhi persyaratan pinjaman ke pemerintah pusat lewat PIP (Pinjaman Investasi Pemerintah) dan untuk mendapatkan DID (Dana Insentif Daerah).

Ia memaparkan, hasil analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dari Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK, mulai di 2010 saldo awal neraca laporan keuangan harusnya “dear and clean”.

Harus jelas tertelusur dan didukung oleh bukti-bukti yang akuntabel dapat dipertanggungjawabkan sesuai amanat Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan PengeIolaan Tanggungjawab Keuangan Negara.

Padahal, sesuai Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK Nomor 35c/HP/XlX.MKS/06/2008 atas pemeriksaan TA 2007 terdapat
kekurangan kas/ketekoran kas di Bendahara Pengeluaran Sekertariat Prov. Sulsel sebesar Rp24.535.398.623,(Opini Tidak Menyatakan Pendapat (TMP).

Pemeriksaan TA 2009 juga ada temuan kekurangan kas/ketekoran kas 2007 dipindah ke perkiraan piutang lain-Iain seakan-akan sudah ada yang tanggungjawab dan bersedia mengembalikan ketekoran kas tersebut. Penghapusan laporan tindaklanjut itu diduga sebagai upaya menghapus jejak.

“Kerugian tekoran kas sudah bertahun tahun tidak dilaporkan ke penegak hukum. Tidak bisa ditindaklanjuti kenapa pindahkan ke piutang lain?. Di 2009 siapa yang auditor BPK yang bertugas itu yang harus bertanggungjawab. Saya menduga ada indikasi tindak pidana,” jelas Bastian.

Kenyataannya, kata dia, hasil LHP 2010 dengan perkiraan piutang-piutang lain sebesar Rp20.478.402.753, tidak ada yang
bertanggungjawab dan diabaikan oleh oknum auditor bahwa dianggap sudah selesai kejadian tersebut sampai TA 2015.

“Hasil LHP 2015, sudah 8 (delapan) tahun dibuatkan pos penyisihan piutang dihapuskan. Bukankah ini sudah bertentangan dengan
Undang-undang Nomor 15 Tahun 2005 pasal 26 ayat (2),” tegasnya.

Masalah yang ditemukan lainnya, sesuai LHP BPK Nomor 31 C realisasi bantuan Sosial Organisasi Kemasyarakatan terindikasi
merugikan keuangan daerah Rp8.867.500.000 dan belum dapat diyakini kewajarannya Rp.26.615.500.000.

Hal ini berdasarkan jumlah pemberian bantuan kepada penerima bantuan yang tidak jelas keberadaannya sebanyak 202 proposal dengan jumlah bantuan sebesar Rp8.867.500.000.

Kemudian, jumlah penerima bantuan yang belum dapat diyakini kewajarannya sebanyak 697 proposal dengan jumlah bantuan
Rp.26.615.500.000, terdiri dari: proposal yang ada alamatnya tapi tidak hadir sebanyak 278 proposai Rp9.029.500.000 dan proposal yang tidak ada alamatnya 419 proposai dengan nilai Rp.17.586.000.000.

“Yang diselesaikan dan diproses pengadilan 2 November 2015 seharusnya oknum auditor BPK memproses sesegera kasus tersebut
sesuai dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 pasal 14 ayat (1) Apabila dalam pemeriksaan ditemukan unsur pidana, BPK
segera melaporkan hal tersebut. kepada instansi yang berwenang sesuai dengan peraturan perundangundangan. Tapi ini kan tidak,”
tuturnya.

Ia melanjutkan, memperhatikan LHP Nomor 14b/HP/XIX.MKS/05/2010 Tanggal 22 Mei 2010 atas pemeriksaan Tahun Anggaran 2009, posisi Neraca per 31 Desember 2009 adalah nilai aktiva tetap pada Neraca per 31 Desember 2009 sebesar Rp454.388.731.613,52 tidak dapat diyakini kewajarannya.

“Pengaman terhadap aset daerah Provinsi Sulawesi Selatan masih lemah. Pertanggungjawaban Belanja Perjalanan Dinas Luar Provinsi Sekretariat DPRD tidak didukung Bukti yang lengkap sebesar Rp.15.158.459.400. Lalu kerugian daerag hasil pemeriksaan BPK sebesar Rp5.860.397.093,36 berpotensi kadaluarsa,” sebutnya.

Kemudian, nilai Piutang Lain-Iain pada Sekretariat Daerah sebesar Rp20.582.488.873,00 tidak dapat diyakini kewajarannya. Penyetaraan Modal pada Perusahaan Daerah sebesar Rp10.477.403.000 juga tidak dapat diyakini kewajarannya.

“Dalam waktu kurang 6 (enam) bahwa semua bisa berubah apa mungkin ? ya mungkin dengan catatan ada dugaan oknum-oknum auditor BPK berbuat tidak jujur,” terangnya.

Selain sederet masalah di atas, yang menarik perhatian juga adalah LHP Nomor 15AILHP/XIX.MKS/7/2011 Tanggal 54 Juli 2011 TA. 2010. Penghapus buku dalam daftar aset tanah menggunakan sebesar Rp.260.006.231.587.000 di lampiran 6 daftar penyusutan aset tetap tanah Tahun Anggaran 2010 pada poin A. Sekretariat Daerah, diketahui selisih kurang atas dihapus bukukan ke dalam daftar aset tanah Manggala Antang sebesar Rp260.006.231.587.000.

“Nilai segitu setara 150 Hektar lahan. Lah itu kemana. Apakah digunakan untuk perumahan PNS atau diambil oleh pihak swasta kita
tidak tahu,” tuturnya.

Secara keseluruhan, temuan-temuan BPK sejak TA 2004 sampai2009 sesuai IHPS BPK yang belum ditindaklanjuti oleh Pemprov Sulsel sebesar Rp744.373.463.697,44 terdiri dari : Temuan Administrasi 12 Temuan Rp530.787.488.500,19, temuan potensi kerugian 10 temuan Rp74.815.368.420,00, kemudian temuan setor ke Kasda 34 Temuan Rp.138.170.606.777,25 ditambah Rp.743.773.463.697,44.

“Jadi kalau di 2018 masih WTP kita akan bawa ke KPK. Karena ini jelas ada oknum yang bermain. Secara profesi akutansi yang kita
yakini tidak bisa Gubernusr Sulsel dapat WTP kalah masih banyak kasus yang belum selesai dan belum ditindaklanjuti,” ujarnya.

Sementara, Wakil Direktur Pusat Kajian Anti Korupsi (Pukat) Patria Artha Dr. Andika Yuli Rimbawan, S.H., M.H menyampaikan, sudah jelas BPK merupakan satu satunya lembaga negara yang diberikan kewenangan untuk mengaudit keuangan. Namun tupoksi BPK sebagai pemeriksaaan dari WTP sudah alami pergeseran.

“Pemeriksaan BPK hanya formalitas dan Pemda manfaatkan WTP untuk dapat dana dari pemerintah pusat,” tuturnya.

Dikonfirmasi terpisah, Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Provinsi Sulsel, Andi Arwien Azis memilih tidak berkomentar.  Menurutnya, hasil temuan seperti ini merupakan kewenangan dari kepala inspektorat, bukan merupakan kewenangannya.

“Sepertinya kepala inspektorat yang bisa menanggapi hal ini karena terkait temuan. Bukan kewenangan saya terkait temuan atau
kepatuhan terhadap hasil audit pak. Mohon maaf,” katanya kepada Upeks. (penulis berita: hry).

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!