POLITIK

Jenggala Center: Jokowi-Ma’ruf Menang Demi Menjaga Ketokohan JK

MAKASSAR, UPEKS.co.id – Situasi politik yang melahirkan dua pasangan calon menciptakan kubu-kubuan. Para tokoh juga terpecah menjadi dua. Tak terkecuali tokoh Sulsel yang saat ini menjabat wakil presiden, Jusuf Kalla ikut terseret.

Apalagi posisinya sebagai ketua dewan penasihat calon presiden dan wakil presiden petahana, Joko Widodo-Ma’ruf Amin. Jika jagoannya kalah, bisa jadi ketokohan JK memudar di kancah nasional.

Ketua Tim Nasional Jenggala Center, Iskandar Mandji mengatakan memilih pemimpin bangsa ini harusnya masyarkaat lebih teliti. Di Sulsel sendiri, dia menilai masih banyak masyarakat yang tidak melihat secara luas permasalahan pada Pemilu.

“Kalau kita sudah tidak dihitung leadership, hancur kita. Tidak ada lagi tokoh Sulsel yang bisa berkembang dan ditarik ke nasional. Kalau kalah di Sulsel, tidak ada lagi yang memperhatikan kita di Sulsel,” kata.

Pilpres kali ini, kata dia, adalah yang terberat. Bagaimana tidak, ada isu agama, suku, dan khilafah yang dikembangkan. “Berat sekali. Termasuk, terjadi angin perubahan, tanpa ada makna angin perubahan. Selalu ingin perubahan, tapi tidak siap,” katanya.

Padahal, Pemilu 2019 adalah pertaruhan masa depan bangsa. Jika kita salah pilih bisa kacau negara ini. Simbol agama yang dipakai sangat berbahaya pada perkembangan bangsa kita ke depan. “Founding fathers kita, menghapuskan 7 kalimat, (menjalankan rukun islam) karena mereka membaca ada masalah yang terus terjadi jika itu dipertahankan,” katanya.

Tim ahli Wapres JK ini menambhakan, pihaknya telah melakukan riset soal demokrasi dan Kesra. Dalam berbagai fenomena, kelihatan erat hubungan antara pembangunan demokrasi dengan sistem politik dengan sistem kesejahteraan sosial (dalam pengertian luas). “Padahal itu harus seimbang. Kalau tidak akan hancur,” kayanya.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Jenggala Center, Syamsuddin Radjab menambahkan, pihaknya sudah melewati tiga Pilpres. “Kita di Jenggala, melihat demokrasi kita masih pada angka-angka, bukan pada kualitas demokrasi. Karena angka, siapa kalah menang, pokoknya dia ambil semua. Yang paling rawan, Pilpres 2019. Paling rawan. Arah ke (pecahnya) Indonesia ada,” ujarnya

Sebuah negara besar, kata dosen UIN Alauddin Makassar yang akrab disapa Olleng ini, akhirnya hanya bisa melahirkan dua pasangan calon presiden. Ini juga kerena sistem demokrasi Indonesia.

“Kami menyusun sebuah rekomendasi. Rakyat harus diberikan alternatif siapa yang bisa menjadi leader. Kenapa Jenggala meminta 01, dengan pertimbangan yang panjang,” ujarnya.

“Dibutuhkan pemikiran yang objektif. Isu politik yang dikembangkan isu yang saling berhadapan. Islam non islam. Miskin, kaya. PKI non PKI. Apakah isu ini tidak membahayakan kita ke depan? Coba bayangkan, islam dan non islam. Selesai Pemilu. Ada masalah di kelompok islam kami. Khilafah yang dikembangkan itu berbahaya. Kita bisa seperti Irak, Syiah dan sunni. Antara kita akan berhadapan,” kayanya.

Idealnya, lanjut Olleng, masyarakat harus menyaring mana yang baik dan tidak. Banyak masyarakat yang terbukti sudah tidak pakai akal sehat. Tapi pakai emosional aproach. “Yang penting ganti presiden, yang penting ada perubahan. Perubahan apa? Lebih baik atau tidak. Harus ada konsep yang jelas. Harus diuraikan. Kan tidak ada,” ujarnya.

“Apakah Prabowo menjamin, jika dia terpilih bukan adeknya yang menguasai. Dan memberikan jaminan, kalau dia duduk akan memberikan perubahan. Sekarang sudah ada semuanya, BPJS dan lainnya. Kalau ada kekurangan tinggal kita perbaiki.” (mah)

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!