ANEKA

Dugaan Penjualan Lahan Negara di Maros Mulai Diusut

MAKASSAR, UPEKS.co.id –Pihak Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulsel, akan menyelidiki dan mengusut dugaan korupsi penjualan lahan negara di Kelurahan  Pettuadae, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros.

Hal itu disampaikan Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Sulsel, Tarmizi Senin (13/5/19). Menurut Tarmizi, terkait adanya laporan itu tentu akan dipelajari terlebih  dahulu. Nanti kata Tarmizi, pihaknya akan menyelidiki adanya laporan itu.

“Kita akan telusuri terlebih dahulu dan nanti kita selidiki juga. Jika benar adanya laporan itu tentu kita akan mengusutnya, ” kata pimpinan Korps Adhyaksa  wilayah Sulsel dan Barat ini.

Pengusutan itu akan dilakukan setelah adanya laporan dari Lembaga Swadaya Masyarakat Pembela Rakyat (LSM Perak) Sulsel. Dimana Komisi 1 DPRD Maros,  sudah melakukan rapat dengar pendapat dengan beberapa saksi dan pihak-pihak yang bersangkutan untuk dimintai keterangannya.

Dimana jelas negara dirugikan. Karena Komisi 1 DPRD Maros beserta institusi dan instansi terkait membenarkan bahwa itu jelas lahan negara. Namun  dikemudian hari dijual oleh oknum.

Lahan negara seluas 540 m2 yang terletak di Kelurahan Pettuadae, Kecamatan Turikale, Maros diduga dijual oleh seorang warga bernama H Muh Ali Dg. Rewa  kepada H Masrul Mangati. Lurah Pettuadae pada saat itu menerbitkan surat tanah garapan No. 26/0312/PTD/III/2016 tertanggal 24 Maret 2016.

Awalnya dugaan penjualan aset negara itu terkuak saat H. Masrul Mangati mengajukan permohonan surat izin mendirikan bangunan dengan dasar Akte Jual Beli  No. 27/MR/KT/III/2016 tanggal 30 Maret 2016.

Belakangan permohonan tersebut ditolak Ingriani Tanjung yang tidak ikut bertanda tangan sebagai pemilik lahan batas lokasi yang ada di sebelah timur lahan  negara tersebut.

Hingga Ingriani Tanjung melakukan protes kepada mantan pejabat Kepala Kelurahan Pettuadae maupun Kepala Kecamatan Turikale, bahkan ke Pemerintah  Kabupaten Maros.

Hingga akhirnya mendapat respon dari DPRD Kabupaten Maros dan melakukan rapat dengar pendapat tepatnya tahun 2018.

Akibat perbuatan penyalahgunaan wewenang oleh Camat Turikale selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan Lurah Pettuadae saat itu, negara jelas  dirugikan. Diduga kerugian negara yang ditimbulkan berdasar nilai taksasi lahan negara tersebut miliaran rupiah. (penulis : Jay).

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!