ANEKA

HMI Majene Tolak Kenaikan Iuran BPJS

MAJENE, UPEKS.co.id—Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Majene menolak rencana kenaikan iuran  kepesertaan BPJS Kesehatan sebesar 100 persen untuk peserta mandiri dan penerima bantuan iuran (PBI).

HMI menilai rencana kenaikan iuran BPJS Kesehatan, akan semakin memberatkan masyarakat kecil. Hal ini  dikatakan pengurus HMI Cabang Majene, Ramli usai melakukan dialog dengan Kepal BPJS Cabang Polewali Mandar, di Café Godwil Rabu, (11/09).

Menurut Ramli, rencana pemerintah yang ingin menaikkan iuran BPJS, menunjukkan pemerintah tidak pro  terhadap rakyat. Ia meminta pemerintah agar tidak meniakkan iuran BPJS, karena akan semakin menambah  beban masyarakat.

“Kita tetap menolak rencana kenaikan iuran BPJS, karena masyarakat belum siap sehingga akan menambah  beban bagi masayarakat, disisi lain jika iuran BPJS naik imbasnya akan menjadi beban Negara, beban terhadap BPJS, lebih-lebih akan menjadi beban bagi masyarakat,” ungkap Ramli.

Ditempat yang sama, Kepala Cabang Polewali Mandar, yang membawahi Majene dan Mamasa, Hari Wibawa  mengaku, rencana kenaikan iuran BPJS hingga saat ini belum memiliki regulasi dari Pusat. Iuran BPJS dari 2014 hingga kini program BPJS dilanda kesinambungan finansial, atau defisit.

“Jadi tadi kami bersama-samaa teman-teman dari HMI, Aliansi dari PMII duduk bersamaa, tidak lain tujuannya
bertabayyun, dan berdiskusi adanya informasi wacana dari pemerintah, terkait penyesuaian iuran BPJS,”kata Hari Wibawa, didampingi perwakilan BPJS Kesehatan Majene, Kartini Malik, kepada wartawan, Rabu  (11/09), usai berdialog dengan Mahasiswa.

Menurut Hari, dalam dialog, ia menyampaikan kepada mahasiswa latar belakang kenapa terjadi penyesuaian iuran
tersebut, mulai dari sebelum pelaksanaan JKN sejak 2014, iuran JKN ini memang sudah dalam kondisidefisit, tidak sesuai dengan hitungan kewajaran.

“Rrencana kenaikan iuran itu juga sebelumnya sudah dikaji dengan matang dan berbagai pertimbangan dampak  yang akan terjadi di tengah-tengah masyarakat. Sebab, ada beberapa fakor terjadinya defisit dan salah satu  diantaranya adalah karena tidak adanya kesesuaian iuran yang telah ditetapkan pihak pemerintah dengan yang terjadi di lapangan,”sebut Ari.

Ari juga mengatakan, disisi lain juga pemegang kartu BPJS Kesehatan banyak yang menunggak. Sehingga saat ini
perlu dilakukan tarif penyesuaian iuran agar ke depannya tidak lagi terjadi defisit.

“Intinya bagi masyarakat kalau memang peduli dengan kesehatannya pasti bisa, dan mampu bayar iuran. Nabung
saja seribu rupiah perhari itu sudah bisa bayariuran,” pungkasnya.(Ali).

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!
izmir escort ataköy escort izmir escort izmir escort buca escort travesti porno izle ankara escort ankara escort beylikdüzü escort sakarya travesti ankara travestileri lida ankara escort çankaya escort keçiören escort Ankara escort Antalya escort bakırköy escort avcılar escort ankara escort tipobet365 betboo giriş Süperbahis pendik escort radyo dinle Pendik escort