EDUKASI BUDAYA

Amiruddin, Dosen Fakultas Hukum UIT Raih Doktor Hukum di UMI

MAKASSAR.UPEKS.co.id—Amiruddin, Dosen Fakultas Hukum Universitas Indonesia Timur (FH-UIT) Makassar  berhasil meraih Doktor Hukum dengan sangat memuaskan padaUjian Prmosi Doktor di Program Pascasarjana  (PPs) UMI, Rabu, 9 Oktober 2019.

Di depan tim penguji, Amiruddin sukses pertahankan Disertasi berjudul –Hakikat Sanksi Pidana Terhadap Pelaku  Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Oleh Penyelenggara Negara di Indonesia–.

Bertindak Ketua Sidang, Prof Dr H Basri Modding,SE,M.Si, Promotor, Prof Dr H La Ode Husen,SH,MH, Ko Promotor, Dr H Muhammad Syarief Nuh,SH,MH, Dr Abdul Agis,SH,MH,

Sementara itu penguji, Prof Dr H Sufirman Rahman,SH,MH,Prof Dr H Said Sampara,SH,MH, Prof Dr Hj Mulyati Pawennai,SH,MH, Dr H Baharuddin Badaru,SH,MH, Penguji Eksternal, Prof Dr Muhadar Wataniba,SH,MH dan  Penguji Lintas Disiplin Ilmu, Prof Dr H Salim Basalamah,SE,M.Si.

Saat sidang promosi, hadir Dekan FH-UIT, Prof Dr HA Muh. Arfah Pattenreng,SH,MH, Direktur PPs UIT, Prof Dr  Hj Maemunah Dawy,M.S, Wadir PPs UIT, Dr Patawari,SH,MH, Ketua Komisi Disiplin (Komdis) IUT, Cand. Dr  Makkah Muharram,SH,MH, Ketua HAKI UIT, Dr Lisa Mery,SH,MH. Turut hadir sejumlah dosen
UIT,keluarga,kerabat/sahabat serta mitra Dr Amiruddin.

Dalam disertasinya, Amiruddin yang menyelesaikan studi setelah kuliah 3 tahun 8 bulan dengan NIM  0004.DIH.16.2015 itu menegaskan, hakikat penjatuhan sanksi pidana terhadap penyelenggara negara, idealnya  harus lebih berat dari pelaku korupsi yang bukan penyelenggara negara.

Sanksi berat dan pemberatan, baik dari segi pidananya, denda dan administrasinya sangat diperlukan. Dengan  demikian, tujuan pemidanaan diyakini akan dapat tercapai, tentunya jika ada efek jera terhadap penyelenggara negara  yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi.

Menurut penelitiannya, Amiruddin mengungkapkan, penjatuhan sanksi pidana korupsi di Indonesia cenderung  hakim memutuskan pidana minimal, baik pidana penjara,denda disertai uang pengganti. Selanjutnya jika tak  dibayarkan, akan diganti kurungan.

Sanksi pidana yang berlaku di Indonesia terhadap penyelenggara negara umumnya sanksi minimal, baik pidana  penjara disertai uang pengganti.

Belajar dari penerapan hukum di Hongkong, jika terbukti secara hukum, pelaku dijatuhi sanksi pidana dan  pemberhentian secara tidak hormat.

Lebih menarik lagi di India, penyelenggaran negara yang terbukti korupsi dijatuhi sanksi pidana dan ada kewajiban  memberikan jaminan obligasi (kewajiban utang pada negara).

Di akhir ujian promosinya, suami Sry Hartaty,SE itu menyarankan, perlu ketegasan,keberanian hakim dalam  memutuskan perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan penyelenggara negara. Tujuannya agar benar-benar  terwujud hukum pidana ideal di Indonesia.

Atas penyelesaian studi S3 Hukum tersebut, Rektor UIT, Dr Andi Maaryam,SKM.S.ST.M.Kes mengaku sangat  bersyukur dan mengucapkan selamat berbahagia pada Dr Amiruddin,SH,MH.

”Dengan bertambahnya dosen UIT berkualifikasi Doktor Hukum, otomatis ke depan akan lebih memperkuat  kualitas SDM jajaran tenaga edukasi UIT, agar ebih eksis dalam mewujudkan peran strategisnya sebagai lembaga  pendidikan tinggi yang semakin diperhitungkan di Indonesia, khususnya di Indonesia Timur.

Amiruddin yang dianugerahi empat anak tersebut merekomendasikan pembuat UU No.20 tahun 2001 tentang
perubahan UU No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor agar mencabut ”Kalimat Minimal” baik sanksi  penjara,denda dan uang pengganti yang tercantum pada pasal 2 hingga 12 UUNo.20 tahun 2001.

Selanjutnya, menjadikan bahan pertimbangan,referensi pada pembuat perundang-undangan dalam menelaah  ulang sanksi-sanksi pidana korupsi yang dilakukan penyelenggaran negara di berbagai negara.

Amiruddin yang kelahiran Ujung Pandang, 1 Juni 1980 itu merupakan anak keempat pasangan Pabbu/St. Intang.  Tamat SDN Monginsidi III Makassar (1994),SLTP Hang Tuah Makassar (1997), SMU Ittihad Makassar (2000), S1  Hukum di UIT Makassar (2004) dan Magisterr Ilmu Hukum di Unhas (2007).

Hasil pernikahannya dengan Sry Hartaty,SE, dianugerahi empat anak, Ahmad Al Ghifari Amiruddin,Ahmad Al  Fatih Amiruddin, Haura Nadzifah Amiruddin dan Ahmad Rausyah Amiruddin. (arf).

To Top