SULAWESI SELATAN

KPU – Bawaslu Tolak Teken NPHD, Pilkada Pangkep Terancam Tertunda 

PANGKEP, UPEKS.co.id — Penyelenggara Pilkada Pangkep, KPU dan Bawaslu menolak menandatangani naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) Pilkada Pangkep 2020.

Pasalnya, KPU dan Bawaslu menilai belum ada kesepakatan angka dalam NPHD.

Sementara itu, Bupati Pangkep Syamsuddin Hamid telah menandatangani NPHD dengan nilai Rp20 milyar untuk KPU dan Rp6 milyar untuk Bawaslu.

“Sudah diteken oleh Bupati,  mengenai dana hibah pilkada, namun dari KPU dan Bawaslu belum meneken hingga saat ini,”kata Plh Sekda Pangkep, Jumliati.

Angka ini jauh berbeda dari usulan KPU sebesar Rp34 miliar dan Bawaslu Rp17 miliar.

Ketua KPU Pangkep, Burhan sangat menyayangkan pemda yang memaksakan untuk dilakukan penandatanganan NPHD.

KPU menilai, penandatanganan itu sepihak oleh Bupati. Padahal isi perjanjian pun belum disepakati hingga saat ini.

“Belum ada kesepakatan diantara kami terkait angka, termasuk isi perjanjian NPHD itu sendiri. Itu namanya tanda tangan sepihak, sebab sampai saat ini kami belum bertanda tangan pada perjanjian hibah itu,” pungkasnya.

Sementara itu, Ketua Bawaslu Pangkep Samsir Salam mengatakan, jika anggaran tidak mencukupi, lebih baik pilkada Pangkep ditunda.

Menurutnya, angka Rp6 milyar yang diberikan sama saja tidak ada. Pasalnya, anggaran yang diusulkan sebesar Rp17 milyar.

“Dari pada kita berpilkada lantas tidak maksimal karena tidak ada dana.  Lebih baik ditunda sampai cukup dananya,”katanya.(Sah)

To Top