Makassar,UPEKS.FAJAR.CO.ID— Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Sulsel, Lambang Basri Said mendesak Kepolisian mengusut tuntas praktik bisnis Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar bersubsidi ilegal yang yang diduga melibatkan oknum anggota Polri dan pihak pengelola Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Kabupaten Takalar.
Tak hanya itu, Lambang juga meminta agar kepolisian memberikan sanksi yang setimpal bagi para pelaku praktik bisnis BBM solar ilegal tersebut. Sebab, tindakan para pelaku itu dinilai telah merugikan keuangan negara.
“Solar ini kan disubsidi oleh negara, tapi dimanfaatkan oleh oknum Polisi untuk meraup keuntungan pribadi, dengan cara menimbun dan menjualnya ke industri. Tentu ini merupakan bagian dari penyimpangan,” ungkapnya.
“Intinya, keberadaan Polisi itu kan pengayom. Jadi, kalau misalnya tata kelola kehidupannya berubah dari prinsip itu, maka harus diberikan sanksi dari pihak kepolisian itu sendiri,” lanjut Lambang.
Ia menegaskan, bahwa hukuman setimpal kepada oknum Polisi tersebut harus diberikan sebagai efek jera dari perbuatan yang menyimpang tersebut.
“Hukumannya setimpal, sehingga tidak terulang lagi, agar jera. Oknum siapa pun itu kalau ada potensi melakukan penyimpangan. Semua pihak termasuk kepolisian harus melakukan pencegahan sehingga tidak terulang lagi,” tandasnya.
Diberitakan sebelumnya, praktik bisnis BBM solar subsidi secara ilegal di Kabupaten Takalar tersebut, diduga dijalankan oleh salah seorang oknum anggota Polres Takalar, berinisial Raf.
Dimana, oknum tersebut ditengarai melakukan pembelian solar subsidi dalam skala besar di SPBU untuk ditimbun, lalu dijual kembali ke industri dengan harga Rp8.000 per liter.
“Pak Raf (oknum anggota Polres) Takalar itu main besar di Pertamina (SPBU) Tepo, tapi yang banyak itu di Pertamina Kalampa. Ada juga itu tempat penimbunan di depan Pertamina Kalampa, belakang toko bahan bangunan. Punyanya juga pak Raf. Kalau yang SPBU Kalabbirang itu Dg. Ngawing yang main,” ungkapnya, Senin (18/4/2022). (aca-rif)
